Masyarakat Bekasi Apresiasi, Bareskrim Bentuk Tim Khusus Tangani Mafia Kesehatan Covid 19

Bekasi , koranpelita.com – Siaran pers yang disampaikan Ketua Presedium , Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane didukung banyak kalangan masyarakat Bekasi dalam mengapresiasi langkah cepat Bareskrim Polri yang akan membentuk Tim Khusus untuk menyelidiki dugaan mafia kesehatan dalam kasus pengcovidan pasien yang sesungguhnya negatif Covid 19.

Karena menurut para tokoh yang mempunyai pendapat sama dengan IPW adalah sering didengar informasi bahwa, meninggal karena sakit alami yang tidak mau diindikasikan mengarah ke Covid 19 langsung pihak keluarga ditekan oleh pihak Rumah Sakit untuk bertanda tangan bermetarei bahwa dalam pengurusan pemakaman akan ditanggung keluarga sendiri .

Oleh karena ulah pihak rumah sakit menjadikan trauma besar bagi keluarga dan masyarakat disekitar, maka.masyarakat sangat dukung Bareskrim guna usut dugaan dugaan Mafia kesehatanan di masa Pandemi covid 19 ini, ucapa singkat Tokoh Masyarakat Bekasi, Senin (5/10/2020).

Ketua Presidium IPW , Neta S Pane mengatakan, a9kibat ulah mafia kesehatan ini muncul tiga hal yang merugikan negara maupun masyarakat. Pertama, validitas angka korban Covid 19 di Indonesia, terutama yang tewas menjadi tidak akurat.

Kedua, negara dirugikan karena anggaran negara untuk korban Covid 19 dirampok oleh para mafia kesehatan. Ketiga, keluarga korban pengcovidan oleh mafia kesehatan menjadi dikucilkan masyarakat sekitarnya yang khawatir virus tersebut menular kepada mereka.

IPW berharap Bareskrim bisa bekerja cepat untuk menangkap para mafia kesehatan yang sudah merampok uang negara dalam mengcovidkan pasien itu. Informasi yang diperoleh IPW, biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp 290 juta. Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah.

Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang.
Untuk itu Bareskrim perlu mengusut dan mengaudit seluruh rumah sakit rujukan Covid 19 agar diketahui seberapa besar sesungguhnya korban meninggal akibat Covid 19 dan berapa besar pula korban yang dicovidkan.

Pada 27 April 2020 misalnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Sumut pernah mengumumkan, dari 61 pasien yang dimakamkan dengan prosedur Covid 19, ternyata diketahui 43 di antaranya negatif Covid. Lalu 14 Juli 2020, enam makam di TPU Teluk Kabung, Padang, Sumbar yang dimakamkan dengan prosedur Covid 19 dibongkar atas permintaan keluarga karena hasil tesnya negatif Covid. Pada 8 Juni 2020, keluarga Ade Margani menuntut RSUD Balaraja, Banten karena yang bersangkutan dimakamkan dengan prosedur Covid padahal hasil tes negatif Covid. Berbagai kasus pengcovidan ini jelas sangat meresahkan masyarakat.
Gerak cepat Bareskrim Polri sangat diperlukan agar data Covid 19 benar benar valid, uang negara bisa diselamatkan, para mafia kesehatan yang merampok uang negara bisa diseret ke pengadilan Tipikor, dan keresahan masyarakat akibat ulah para mafia kesehatan yang mengcovidkan pasien ini bisa diatasi. ( IPW/ Yot )

About redaksi

Check Also

UMKM Adalah Kekuatan Perekonomian Yang Sesungguhnya Saat Pandemi

Jakarta, Koranpelita.com Dimasa Pandemi Covid-19 yang belum melandai dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang mumpuni karena …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *