Marwah Lembaga DPD Rusak Bila Lelang Jabatan Sekjen Diteruskan

Jakarta, Koranpelita.com

Marwah Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) akan rusak dan kehormatan anggotanya akan ikut terdampak apabila proses lelang jabatan Sekretaris DPD RI yang tak sesuai konstitusi (Undang Undang MD3) dan tata tertib DPD tetap diteruskan.

“Menjaga dan menghormati marwah kelembagaan DPD RI sangat penting dan menjadi tugas bersama seluruh Anggota nya dan pihak yang terkait lainnya,” tegas anggota DPD RI asal Banten Habib Ali Alwi, Minggu (27/9) menanggapi kisruh lelang jabatan yang berujung protes dari Anggota dan Pimpinan DPD.

Karena itu seluruh proses kerja politik di lembaga DPD harus bertumpu dan sesuai dengan Undang-undang dan Tata Tertib (Tatib) yang berlaku.
“Jika kita meneruskan proses lelang jabatan Sekjen DPD RI yang terbukti keliru dan tidak sesuai dengan UU dan Tatib, maka bukan saja marwah lembaga DPD yang akan rusak, tetapi kita semua sebagai Anggota terdampak,” ujar dia.

Habib Alwi termasuk salah satu Anggota yang bersuara keras dan kritis terhadap proses lelang jabatan Sekjen DPD RI yang dimulai pekan pertama September 2020 dan berakhir 18 September 2020.”Saya sejak awal katakana bahwa proses lelang ini tidak sesuai dengan UU dan Tatib DPD, jadi, lebih baik dihentikan dulu,” katanya.

Masih menyinggung soal marwah lembaga DPD, Habib Alwi menegaskan bahwa lembaga Dewan Perwakilan Daerah itu milik seluruh anggota yang berjumlah 136 orang, dan bukan milik segelintir orang atau pejabat.

“Jadi, seluruh proses dan mekanisme kinerja, baik dalam penyusunan anggaran maupun penyusunan Rancangan UU dan pembahasannya, serta hal-hal strategis lainnya, harus sesuai UU dan Tatib DPD,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan soal lelang jabatan Sekjen yang semakin terbuka kekeliruannya, salah satunya terbukti dengan keluarnya surat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang kemudian menarik surat sebelumnya dan mencabut keanggotaan Prof Nurliah Nurdin, MA sebagai salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel) dalam lelang terbuka Sekjen DPD RI tersebut, Habib Alwi menegaskan bahwa itu makin menguatkan bahwa proses lelang jabatan Sekjen yang telah dilakukan , keliru dan harus dibatalkan.

“Jadi, Pimpinan DPD RI harus segera melakukan proses ulang dengan memilih Pansel atau Timsel yang baru, yang sesuai dengan UU dan Tatib DPD , sehingga hasilnya bukan saja diterima seluruh anggota, tetapi dari sisi hukum tidak bermasalah,” papar Habib Ali.

Semakin Keras

Protes atas proses dan mekanisme lelang jabatan Sejen DPD ini semakin keras disuarakan oleh anggota dan juga Pimpinan.
Anggota DPD asal Riau Intsiawasi Ayus dan Anggota DPD RI asal NTT, Angelo, sebelumnya sudah mengeluarkan pernyatan tegas agar proses lelang jabatan Sekjen DPD dihentikan karena tak sesuai dengan mekanisme UU dan Tatib.

Langkah strategis lain dilakukan sejumlah anggota dengan mengirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjelaskan semua proses yang tak sesuai dengan UU.

Selain itu,Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono juga telah mengirimkan surat ke Presiden RI, Joko Widodo ihwal lelang jabatan Sekjen yang sangat berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan merusak tatanan di DPD RI. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Nasdem Siapkan Perangkat Konvensi Capres-Cawapres 2024

Jakarta, Koranpelita.com Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mulai merancang Konvensi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *