Prof Siti Zuhro Sarankan Lelang Jabatan Sekjen DPD Dijeda Dulu

Jakarta, Koranpelita.com

Peneliti Senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengatakan, lelang terbuka atau open recruitment jabatan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) harus sesuai mekanisme dan dasar hukum yang mengaturnya, yakni Undang-undang tentang DPR,MPR, DPD (MD3) dan juga Tata Tertib (Tatib) DPD.

“Apabila prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme UU MD3 dan Tatib DPD, lebih baik dihentikan sementara atau jeda terlebih dahulu agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” ujar Prof Siti Zuhro, ketika dimintai tanggapannya soal open recruitment jabatan Sekjen DPD, Kamis (24/9/2020) di Jakarta.

“Proses open recruitment jabatan Sekjen DPD RI ternyata menimbulkan polemik dan protes, baik di kalangan Anggota, bahkan sampai pimpinan. Ini pasti ada sesuatu yang tak terbuka dan transparan sebagaimana prinsip open recruitment jabatan itu,” ujar Siti Zuhro.

Siti Zuhro yang sering menjadi panitia seleksi (Pansel) jabatan publik itu mengingatkan, bahwa open recruitment itu prinsipnya harus ada transparansi dan akuntabilitas, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi UU dan mekanismenya.Termasuk dalam kaitan ini adalah komposisi dari Pansel.

“Nah, apakah Pansel open recruitment ini sudah mengakomodasi itu semua, juga komposisi anggotanya sebagaimana diatur dalam Tatib DPD. Teryata ada polemik dari anggota, juga Wakil Ketua DPD Pak Nono Sampono yang kemudian mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Jadi, ada persoalan di sini.”paparnya.

Menurut Siti Zuhro, open recruitment jabatan Sekjen DPD RI lebih bik dihentikan sementara sampai proses dan mekanismenya dinilai semua anggota DPD dan Pimpinan DPD sesuai UU MD3 dan Tatib DPD. “Jangan sampai hasil open recruitment jabatan Sekjen DPD RI ini batal demi hukum, lebih baik dihentikan sementara, lalu dicari solusi sampai memenuhi persyaratan UU dan Tatib DPD,” katanya.

Kirim Surat ke Presiden

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Nono Sampono, Rabu (23/9/2020) mengungkapkan, proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI yang dinilai bermasalah, berujung polemik, baik di kalangan Pimpinan DPD RI maupun Anggota DPD RI.

“Karena terjadi silang pendapat yang tajam, yang juga melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), maka saya menggunakan hak politik sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPD RI untuk berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tandas Nono.

Karena itu, lanjut Nono, semua pihak sebaiknya menunggu saja jawaban Presiden. “Walau Mensesneg sudah menyampaikan komentar,” tambah Nono
Nono Sampono sendiri dalam Rapat Pimpinan DPD RI, Selasa (22/9/2020) menegaskan sikapnya bahwa untuk menghentikan dulu proses lelang jabatan Sekjen DPD ini.

Selain pimpinan, dua anggota DPD yakni Intsiawati Ayus (Riau) dan Angelo (NTT) Wake Kako juga mengungkapkan kepada media bahwa lelang jabatan Sekjen DPD RI tak sesuai mekanisme dan UU MD3 serta Tatib DPD. Keduanya juga meminta agar proses lelang dihentikan sementara. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Wapres Resmikan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi

Jakarta, Koranpelita.com Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang dilengkapi dengan fasilitas Retina dan Glaukoma Center  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *