Nono Sampono Minta Proses Lelang Jabatan Sekjen DPD Dihentikan

Jakarta, Koranpelita.com

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono mengungkapkan, proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI dinilai bermasalah dan berujung polemik, baik di kalangan Pimpinan DPD RI maupun Anggota DPD RI.

“Telah terjadi polemik di internal terutama para anggota DPD,” ungkap Nono Sampono ketika dimintai tanggapannya di Jakarta atas perkembangan proses lelang Jabatan Sekjen DPD RI, Rabu (23/9/2920).

Menurut Nono Sampono, ada dua permasalahan, yaitu Seleksi Pemilihan Sekjen dan Kepres No 39/M Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Pemberhentian Donny Moenoek sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI.

“Karena terjadi silang pendapat yang tajam yang melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), maka saya menggunakan hak politik sebagai anggota sekaligus Wakil Ketua DPD RI untuk berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tandas Nono.

Karena itu lanjut dia, semua pihak sebaiknya menunggu saja jawaban Presiden walau Mensesneg sudah menyampaikan komentar,” tambahnya Nono.

Nono Sampono sendiri dalam Rapat Pimpinan DPD RI, Selasa (22/9/2920) menegaskan sikapnya bahwa untuk menghentikan dulu proses lelang jabatan Sekjen DPD ini.

“Di Rapat Pimpinan saya sudah tegaskan untuk tidak dilanjutkan dulu lelang Jabatan Sekjen ini,” tambahnya.

Suara Senator

Sebelumnya sejumlah Anggota DPD telah mengungkapkan sikap, diantaranya Intsiawati Ayus. Menurut dia Proses tersebut dianggap bermasalah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI bermasalah karena tidak sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD RI),” kata Intsiawati Ayus.

Begitu juga Senator dari daerah pemilihan NTT, Angelo menyatakan bahwa aturan dan mekanisme pemilihan Sekjen DPD itu sudah sangat jelas diatur dalam UU MD 3 dan Tatib DPD.
“Nah, dua dasar hukum itu dilewati yang kemudian menimbulkan kagaduhan dan protes sejumlah anggota DPD.” katanya.

Angelo sendiri adalah salah satu Pimpinan Panitia Perancang UU (PPUU) DPD RI dan diamanatkan oleh Tatib DPD untuk ambil bagian dalam Panitia Seleksi, tapi buktinya tidak dilibatkan dalam proses lelang jabatan Sekjen ini.

Sementara pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid memandang perlu pembentukan ulang Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

“Agar tidak terjadi kerugian keuangan negara dengan sebuah proses seleksi yang bermasalah secara hukum, pansel perlu dibentuk ulang,” kata Dr Fahri Bachmid, SH MH dalam pernyataan tertulis yang diterima Rabu (23/9/2020).

Menurut dia, nomenklatur untuk pembentukannya keliru, sebab undang-undang menyebut tim seleksi, bukan panitia seleksi (pansel). Maka, kata dia, hendaknya pembentukan sampai dengan unsur-unsur tim seleksinya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh membangun tafsir lain.(kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Wapres Resmikan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi

Jakarta, Koranpelita.com Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang dilengkapi dengan fasilitas Retina dan Glaukoma Center  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *