DPR Tetapkan Penyesuaian Anggaran KLHK Rp7.95 Triliun

Jakarta, Koranpelita.com

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, dalam pengembangan food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), tidak boleh ada penurunan kualitas lingkungan, dan dalam pelaksanaannya tetap menggunakan pola agroforestri.

Demikian dikatakan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR, yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR, Sudin, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). “Pendekatannya betul-betul harus dalam satu sistem,” ujar dai.

Raker juga membahas tentang penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran (TA) 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Dalam kaitan ini, pengembangan lumbung pangan di Sumut bukan untuk satu jenis tanaman pangan, tetapi juga untuk jenis-jenis tanaman pangan untuk dataran tinggi.

“Daerah-daerah pada lokasi tersebut sangat bagus dan memungkinkan untuk menjadikannya sebagai lumbung pangan,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin secara khusus meminta penjelasan kepada Menteri LHK terkait rencana pengembangan food estate yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi, Sumut. Setelah mendapat penjelasan soal ini, Komisi IV memahami ihwal lumbung pangan di Sumut tersebut.

Menteri Siti menegaskan dari 30 ribu Hektare (Ha) lahan yang diusulkan oleh Bupati, ditelaah bersama Gubernur Sumut dan Kementerian LHK. Dari usulan tersebut,dipelajari berbagai dimensi, terutama dalam hal tetap menjaga hutan lindung dan daerah tampung air atau catchment area Danau Toba.

Sebagaimana dibahas dalam rapat Kementerian Koordinator, kata Siti, agenda Food Estate Sumut tidak hanya di Kabupaten Humbang Hasundutan saja, tetapi juga mencakup Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Pakpak Bharat seluas 61.000 hektar “Ini agenda yang berpihak kepada rakyat, selain untuk ketahanan pangan sebagaimana arahan Presiden,” katanya.

Memperhatikan lanskapnya, Siti menjelaskan, pengembangan food estate menjadi lebih ideal dalam kesatuan kawasan dengan beberapa kabupaten tersebut. Maka dari itu, lebih tepat juga disebut dengan lumbung pangan Sumatera Utara.

Dalam Raker itu Siti juga menyampaikan kepada Komisi IV DPR RI, bahwa pada tahun 2021 Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggara sekaligus presidensi Conference of the Parties (COP) ke-4 Konvensi Minamata.

Pertemuan Internasional ini rencananya akan digelar di Bali. Isu lingkungan khususnya dalam penanganan merkuri dalam COP Minamata menjadikan Kementerian LHK sebagai pemimpin dan penanggung jawab kegiatan di Indonesia.

Untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan COP Minamata, Kementerian LHK juga telah melakukan penyesuaian anggaran. “Melalui COP Minamata kita dapat menjelaskan kepada dunia terkait langkah-langkah Indonesia dalam penanganan merkuri,” jelas Menteri Siti.

Penyesuaian Pagu Aggaran

Menteri LHK menerangkan, RKA KL Kementerian LHK pada TA 2021 terdapat penyesuaian pagu anggaran berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP)(9/9/2020) dan juga Raker (14/9/2020) antara Kementerian LHK dengan Komisi IV DPR RI. Alokasi anggaran KLHK adalah sebesar 7,95 triliun Rupiah, termasuk dengan anggaran untuk BRG sebesar 312,9 Miliar Rupiah.

“Secara umum, kalau dihitung seluruh anggaran di Kementerian LHK, hampir 70 persennya untuk menopang program nasional, dan semua catatan yang disampaikan Komisi IV DPR RI pada rapat-rapat sebelumnya telah kami selaraskan,” ungkap Menteri Siti.

Dalam Raker ini Menteri LHK yang hadir langsung secara tatap muka, didampingi oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, beserta jajaran Eselon I, dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead.

Raker diakhiri dengan persetujuan seluruh anggota Komisi IV DPR RI terkait total pagu anggaran Kementerian LHK sebesar 7,95 triliun Rupiah. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian LHK agar fokus perencanaan program kerja TA 2021 diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Kemudian juga, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian LHK untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara cepat dalam rangka memberikan rekomendasi terbaik untuk pengembangan lumbung pangan di Sumatera Utara.(kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Wapres Resmikan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi

Jakarta, Koranpelita.com Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang dilengkapi dengan fasilitas Retina dan Glaukoma Center  …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *