www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,Koranpelita.com
Pembekalan Agent of Change Reformasi Birokrasi di lingkungan Kodam IV/ Diponegoro mulai diberlakukan.
Hal ini bertujuan untuk membentuk agen perubahan yang mampu berperan sebagai role model, yaitu individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, mindset dan culture set dalam pola yang lebih maju guna mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja yang tinggi.
“Pembekalan agent perubahan (Agent Of Change) Reformasi Birokrasi Kodam IV/Diponegoro, harus bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan kinerja,” ujar Staf Ahli Pangdam Bidang Manajemen dan Sishanneg Kolonel Inf Suwarjiyana saat membacakan sambutan Kasdam IV/Diponegoro selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kodam IV/Diponegoro dalam acara pembukaan kegiatan di Aula Makodam IV/Diponegoro, Selasa (8/9/2020).
Menurutnya, TNI AD telah menetapkan program reformasi birokrasi sebagai salah satu program yang menjadi prioritas. Salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu peran agen perubahan yang mampu menciptakan komitmen pimpinan dan seluruh personel Kodam IV/Diponegoro terhadap perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja untuk bertindak secara efisien, efektif, produktif dan profesional serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian tugas.
“Melalui gerakan revolusi mental birokrasi, diharapkan segenap jajaran aparatur pemerintahan dapat melakukan transformasi, dari zona nyaman (comfort zone) ke zona kompetitif (competitive zone), sehingga dalam tempo yang singkat akan menjadi pemeran utama dalam mewujudkan visi besar Reformasi Birokrasi,” paparnya.
Acara yang diikuti peserta perwakilan dari seluruh satuan Kodim, Korem dan Balak jajaran Kodam IV/Diponegoro ini, sasarannya yang pertama, dipahaminya program reformasi birokrasi khususnya manajemen perubahan sesuai arahan dari TNI AD, dan kedua adalah terbentuknya agen perubahan yang dapat mendorong untuk mewujudkan Kodam IV/Diponegoro, yang profesional dan berkinerja tinggi serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Dengan begitu visi untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia di tahun 2025 akan bisa dicapai,” ujarnya.(sup)
