Dampak Covid-19 pada Perfilman Nasional

Jakarta-Seberapa besar dampak Covid-19 terhadap ekosistem industri perfilman Indonesia? Jika pertanyaan sederhana di atas dilakukan, jawabnya sangat tidak sederhana sekali. Karena dampak pagebluk ini, sangat luar biasa sekali. Sangat besar. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Demikian kata H. Firman Bintang. (Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Perusahaan Film Indonesia/PPFI) saat acara menjadi narasumber diskusi daring yang mengusung tema “Saatnya Bangkit Bersama” yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Komunitas Pewarta Hiburan Indonesia (KOPHI), Rabu (2/9/2020).
Dikatakan lebih lanjut, bukan hanya bagi pelaku Industri film saja, tapi seluruh pelaku Industri di Indonesia, juga dunia. Karena pagebluk Covid-19 tidak hanya membuat iklim dan ekosistem industri, teristimewa industri film Indonesia terpapar, tapi terkapar.
“Karena menjadi rahasia bersama, jauh sebelum Covid-19 datang, perfilman Indonesia kondisinya sudah seperti terdampak pandemi. Dengan beberapa alasan tertentu, seperti sistem tata edar perfilman nasional, yang ditimbang masih menjadi persoalan laten. Yang seperti tidak akan pernah selesai dalam waktu dekat,”ujarnya.
Selain itu, beberapa persoalan tak kalah penting lainnya. Seperti pajak tontonan, yang sayangnya tidak atau belum kembali ke ekosistem dunia perfilman peruntukannya. Serta pertanyaan turunannya, yang membuat industri perfilman kalah jauh dengan ekosistem perindustrian di Korea Selatan.
“Misalnya persoalan strategi kebudayaan, yang belum menempatkan film pada tempat  yang seharusnya,”katanya.
Menurutnya, persoalan tata edar sebagai produser film, persoalan laten ini menjadi batu sandungan terbesar yang sepertinya tidak atau sulit diselesaikan dalam waktu dekat ini. Karena pemilik bioskop mempunyai kecenderungan bekerja sesuai seleranya sendiri. Yang berpunggungan atau bahkan berseberangan dengan selera pembuat dan pemilik film (produser).
Dan biasanya, pemilik film akan kalah jika berhadapan dengan pemilik bioskop. Akibatnya, filmnya mendapatkan pembagian layar yang tidak Adil, atau bahkan tidak dapat ditayangkan sama sekali.
“Meski sebenarnya UU menjamin, jika film telah mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF) dia (sebuah film) berhak ditayangkan di bioskop. Tapi apakah prakteknya semudah itu? Anda bisa menjawab sendiri,”paparnya.
Ketika bioskop ditutup atas nama menegakkan protokol kesehatan, cobaan produser film, juga pemilik bioskop, makin  besar. Tapi ini semua sudah terjadi. Tidak Ada ruang lagi untuk meratapi.
“Kita harus bergandengan bersama, dan saling membangkitkan, demi tetap bertahan di kondisi yang sangat tidak mudah ini. Sekaligus momentum Covid-19 ini jadikan cerminan, jangan sampai kita kehilangan semangat, sekaligus kreatifitas. Karena mata uang yang sebenarnya dalam industri ini adalah kreatifitas,”ucapnya.
Sedangkan jualannya, saat sekarang tidak melulu via bioskop. Bisa lewat media baru lainnya. Dari streaming hingga TV langganan berbayar. Serta OTT (Over The Top). Atau media yang mengacu tv pada konten dalam bentuk audio, video, dll yang ditransmisikan via Internet tanpa mengharuskan pengguna untuk berlangganan layanan TV kabel atau satelit tradisional seperti Comcast.
Juga via, TV Everywhere atau Kita mengenalnya sebagai video-on-demand terautentikasi atau (streaming terautentikasi).(Dohand)

About editor

Check Also

Jadi Tempat Roadshow Bus KPK, Mbak Ita: Pemberantasan Korupsi Tanggung Jawab Seluruh Masyarakat

SEMARANG,KORANPELITA – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab seluruh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca