Rizayati, SH, MM: Perempuan Harus Tampil di Kancah Politik

Jakarta, Koranpelita.com

Pasca Orde Baru wajah politik di Indonesia berubah, memasuki periode baru era Reformasi. Peluang besar melakukan pembenahan terbentang luas. Dengan semangat yang tinggi untuk melakukan koreksi dan perbaikan kualitas demokrasi agar kehidupan rakyat negeri yang lebih baik.

Rizayati, SH, MM kepada pers di Jakarta, Senin 31 Agustus 2020 menjelaskan, banyak kalangan yang mendorong untuk mengubah pola dan proses pengambilan keputusan yang tidak berpihak kepada kepentingan perempuan. Lalu, bergulirlah strategi affirmative action, setiap partai politik dianjurkan memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Langkah ini menyebabkan berduyun-duyun perempuan untuk terlibat dalam partai-partai. Tetapi, sempat pula terjadi perdebatan, ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara calon legislatif menurut prinsip ‘suara terbanyak,’ langkah ini sempat terjadi perdebatan bahwa perjuangan politik perempuan akan terkoreksi kembali.

Usaha meMperjuangkan jumlah perempuan duduk di lembaga parlemen dan pemerintahan pada dasarnya dilakukan agar keterwakilan jumlah dan suara perempuan seimbang dalam lembaga negara, namun hasil yang diperoleh hanya sebatas kuantitas, atau numerik keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kuantitas ini belum memadai dibandingkan dengan kualitas suara dan peran-peran strategis perempuan sebagai pengambil kebijakan di domain politik.

Kondisi ini dipicu oleh kurangnya suara perempuan yang terlibat dalam dunia politik untuk bersuara, ini bukan saja dikaitkan dengan kemampuan komunikasi politik perempuan yang dianggap kurang. Tetapi juga disumbang oleh realitas bahwa masih dominannya pernyataan politik yang diberikan oleh para aktor politik dan politisi laki-laki di media massa sehingga semakin menyurutkan eksistensi perempuan.

Memasuki Pemilu 2004 lalu, muncul wacana tentang kuota perempuan sebesar 30%. Sampai pada akhirnya Undang-Undang Pemilu telah menetapkan kuota 30% perempuan harus dilakukan pada Pemilu 2009. Namun, hampir semua partai politik tidak siap dengan para kader dan calon yang disiapkan untuk mengisi kuota ini. Akibatnya yang terjadi “saling comot” yang didasarkan oleh orang-orang berdasarkan keluarga sendiri, istrinya, putrinya, artis-artis perempuan, dan sosok-sosok lainnya yang mendadak muncul menjadi “kader-kader dadakan.”

Jika kita kembali melihat perjalanan Pemilu di era reformasi bahwa desain kebijakan afirmatif dalam kerangka regulasi bahwa sebagian besar telah dianggap berhasil diperjuangkan dan masuk dalam Undang-Undang Pemilu (No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2012). Bahkan, kebijakan afirmatif dalam Undang-Undang Pemilu kemudian diperkuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memastikan Daftar Calon Tetap di setiap daerah pemilihan memuat 30% perempuan dan penempatannya sekurang-kurangnya 1 perempuan di setiap 3 nama calon.

Disisi lain, dalam Undang-Undang Partai Politik juga ditegaskan bahwa kepengurusan partai politik memuat 30% perempuan yang diwajibkan di tingkat nasional untuk verifikasi pendaftaran partai dan peserta pemilu. Namun sangat disayangkan, bahwa belum semua partai politik peserta pemilu yang mengatur afirmatif dalam AD/ART partainya. Disamping itu, undang-undang ini tidak mengatur sanksi bagi partai politik yang tidak menerapkan aturan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya akan mengembalikan Daftar Calon Sementara (DCS) kepada partai politik untuk diperbaiki. Satu-satunya sanksi adalah sanksi moral saat KPU mengumumkan DCS dan Daftar Calon Tetap (DCT) di media massa.

Sehingga akhirnya, kiprah perempuan dalam politik bukan saja masih kurang dalam realitas keterpilihan berdasarkan affirmative action, tetapi juga kepemimpinan perempuan di parlemen masih rendah berjalan beriringan dengan kurangnya kepercayaan partai politik dalam mendorong perempuan sebagai pengurus di partai politik, sehingga wajar pula jika suara perempuan di parlemen sebagai pimpinan masih minim, apalagi institusi DPR sangat tergantung pada keputusan partai politik dalam mengajukan perempuan sebagai pimpinan di parlemen.

BerbicarA secara kultural, bukan saja disebabkan oleh budaya patriarki di masyarakat, tetapi perempuan distereotipkan oleh masyarakat sebagai orang yang pemalu, takut, dan suka menangis. Sedangkan laki-laki identik dengan sikap berani, pantang menyerah, dan tidak pernah menangis. Inilah yang menyebabkan perempuan mempunyai kendala dalam melakukan komunikasi politik karena perempuan sering minder, tak punya keberanian dan rendah diri ketika mendapatkan kritikan.

Hambatan kultural lain, perempuan juga distereotipkan sebagai ibu rumah tangga, pekerja domestik, tak pantas tampil di publik dibandingkan laki-laki. Inilah yang menyebabkan perempuan mendapatkan banyak kritik ketika tampil di muka publik. Hingga perempuan dianggap tak pantas sebagai pemimpin. Sehingga, streotipe yang hadir secara kultural saja telah menghambat perempuan untuk terlibat dalam ranah politik yang akhirnya berdampak pula terhadap cara perempuan berkomunikasi politik.

Selain secara kultural, perempuan juga mempunyai hambatan pengetahuan. Banyak perempuan yang tidak punya waktu untuk pergi dari rumah karena ia bertanggungjawab secara domestik. Perempuan yang bekerja di luar juga tak banyak mempunyai akses untuk berkomunikasi/ berjaringan/mencari pengetahuan karena ia juga harus mengurusi urusan domestik. Inilah yang menyebabkan laki-laki dianggap mempunyai banyak pengetahuan dan banyak waktu untuk berjaringan.

Dalam berkomunikasi secara politik, hal ini menyebabkan perempuan menjadi minder ketika melakukan kampanye politik. Identifikasi tentang politik yang kotor dan korup juga menyebabkan perempuan menjadi takut untuk berkiprah di dunia politik. Dalam berkomunikasi secara politik, di satu sisi ini merupakan hambatan bagi perempuan untuk maju dalam berpolitik, di sisi lain pencitraan politik yang umum dianggap kotor juga menggoyahkan semangat perempuan berpolitik.

Begitu juga dalam hal mendapatkan akses di media, karena tak banyak tampil di depan publik dan merasa tak punya pengetahuan cukup maka perempuan tak berani berbicara di depan media. Ini mengakibatkan banyak laki-laki yang mengisi media untuk berkomunikasi secara politik.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian atas, berbagai studi yang dilakukan di Amerika dan di Indonesia sendiri, menunjukkan bahwa persoalan gender dan komunikasi politik adalah persoalan yang serius. Masih banyak liputan media massa yang tidak memberikan keuntungan bagi kaum perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan politik. Sehingga pada akhirnya, gambaran ini akan bisa mempengaruhi opini publik yang beredar di masyarakat.

Kondisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Henry Subiakto dan Rachmah Ida dalam bukunya tentang “Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi” (2012) menguraikan tentang tekanan-tekanan publik dan media terhadap pencalonan perempuan sebagai presiden maupun sebagai eksekutif di daerah-daerah. Isu yang kerap diangkat oleh media terkait kiprah kepemimpinan perempuan seputar isu-isu yang berkaitan dengan isu agama, seperti “haram” seorang pemimpin perempuan di Indonesia, pemberitaan media massa lebih cenderung mendukung suara dominan yang menentang kepemimpinan politik perempuan di Indonesia.

Semestinya, partisipasi politik perempuan tidak saja dilakukan dengan memberikan suara saja, tetapi juga dilakukan dengan cara perempuan mencalonkan dirinya dalam kancah politik. Selama ini jumlah keterlibatan perempuan di dunia politik memang menunjukkan progres yang menggembirakan. Tetapi, kondisinya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, terlebih ketika media massa tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dan tidak menunjukkan dukungannya melalui teknik liputan dan framing atau kerangka mengupas perempuan dalam diskursus politik.

Potensi perempuan sebagai komunikator politik perlu terus digarap. Dalam banyak kasus, harus diakui pula bahwa perempuan sendiri tidak hanya tidak mampu mengomunikasikan identitas dirinya sebagai perempuan tetapi juga mengkomunikasikan agenda-agenda dan visi politiknya. Pesan adalah perempuan dan perempuan adalah pesan yang perlu untuk diperjelas dan dipahami oleh perempuan. Di sisi lain memang harus diakui bahwa perempuan sendiri masih enggan bersahabat dengan media. Perempuan semestinya berani tampil dan menunjukkan dirinya di media massa.

Tidak banyak perempuan yang sadar perlunya “memasarkan citra diri” di media massa. Banyak pernyataan politik penting yang dikutip dan dijadikan diskursus publik dan turut menjadi opini di media dilontarkan oleh laki-laki. Anggota legislatif, pengamat politik, menteri, dan pembuat kebijakan perempuan, termasuk para gubernur, bupati dan walikota perempuan, sangat sedikit tampil di media massa dan dijadikan rujukan media dibandingkan dengan sosok laki-laki. Sehingga keterwakilan perempuan di dunia politik menjadi bisu (silent).

Para perempuan calon legislatif maupun yang sudah menjadi anggota, sekaligus kepala pemerintahan daerah, masih kurang mampu dan bisa memanfaatkan peran khalayak politik mereka yang perempuan. Selama ini khalayak perempuan hanya menjadi penonton (spectator) politik, sehingga keterlibatan aktif suara mereka tidak mampu diraih. Keterlibatan perempuan dalam hal jumlah dan kuantitas saja yang diperjuangkan. Tetapi, isu-isu serius perempuan seperti kesejahteraan perempuan, jaminan kesehatan, kehidupan perempuan, pekerja perempuan, dan masih banyak hal kurang digunakan sebagai amunisi menawarkan visi politik untuk dibawa ke ranah publik yang lebih besar bagi perjuangan kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan di tanah air. (D)

About redaksi

Check Also

Ketua Kadin Arnaz Dorong Warga Kelurahan Gondoriyo Menjadi Pengusaha

SEMARANG,KORANPELITA – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Gondoriyo sukses menggelar pelatihan kewirausahaan & pelatihan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca