Berkontemplasi Mengenai Khilafah

Oleh: H. JONI

NUANSA dan geliat politik belakangan ini menunjukkan tensi meninggi. Mulai dari deklarasi KAMI oleh Din Syamsuddin dan Jenderal (Pur) Gatot Nurmandtyo, pembahasan mengenai RUU HIP dan beberapa lagi. Secara fisik ditandai dengan adanya musim pandemi virus korona. Secara politis berbagai peristiwa itu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mewaspadai berbagai peristiwa yang bukan tidak mungkin kebangkitan PKI yang direfleksikan dengan bebagai peristiwa dimaksud.

Beberapa peristiwa diantaranya adalah peristiwa di Pasuruan di penghujung bulan Agustus 2020 ini. Ketika seorang ketua Banser, yang juga anggota DPRD setempat membentak bentak Kiyai, yang menuduh bahwa pesantren sang Kiyai menyebarkan “ideologi” Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sang Ketua itu menyatakan bahwa HTI sama dengan PKI, yang sudah sama sama dilarang secara yuridis di tanah air.

Bentakan yang cenderung sebagai tindakan polisional itu menuai berbaga reaksi di masyarakat. Bahkan secara nasional menjadi perhatian tentang berbagai aspek yang menyertai dan melatarbelakangi tindakan sang Ketua. Diantara tanggapan itu adalah dengan menyamakan HTI, yang mengusung Khilafah dengan ideologi komunisme. Sontak pula hal ini memantik reaksi dari berbagai pihak. Hal ini wajar, mengingat permasalahan ini merupakan hal yang sensitif dalam khazanah perpolitikan di tanah air.
Terlepas dari itu semua, tindakan sang Ketua itu dikecam oleh seluruh komponen keagamaan. Kesalahan terbesarnya adalah dengan melakukan pelecehan, perundjungan, berupa penekanan terhadap seorang tokoh agama, seorang kiyai. Kendatipun tanggapan dari sang Kiyai hanya datar saja, dan sang Ketua kehilangan argumentasi tetapi tindakan itu benar benar merupakan tindakan yang tidak bertanggjngjawab. Bentuk perundungan sangat bertentangan dengan adab, tata krama dan ajaran Islam yang mulia.

Tentang Penyamaan dengan Ideologi
Pernyataan yang cenderung emosional dari sang Ketua yang menyamakan komunisme dengan Khilafah adalah pernyataan yang mencerminkan kebahlulan, atau kebodohan yang ngawur. Bahwa akhir-akhir ini, pembahasan tentang Khilafah mulai menyeruak ke permukaan setelah beberapa waktu berselang, tatkala HTI dibubarkan berdasarkan peraturan perundang undangan sudah mulai mereda. Kini menjelang 1 September, perbincangan mengenai hal ini menghangat kembali.

Pro kontra pun terjadi, tak terkecuali juga sangat ramai di jagad maya. Bahasan Khilafah akhirnya memiliki ruang tersendiri di beberapa komunitas. Ironisnya, tak ada pihak yang dengan legowo membuka forum diskusi terkait Khilafah ini secara ilmiah jadi cenderung sebagai suatu pembahasan yang sifatnya non ilmiah dan bergeser ke ranah politik. Semuanya serba diasumsikan bahkan diafiliasikan terhadap ormas HTI. Netralitas dan diskusi secara adil seolah hanya menjadi forum yang dihindari bagi pihak yang ingin menstigmatisasi negatif tentang Khilafah.

Semestinya, dalam era demokratis yang dicitakan menjamin kebebasan berpendapat ini, pihak yag memberei stigmatisasi negatif terhadap Khilafah membuka ruang diskusi. Agar publik pun yakin apakah ide tersebut buruk bagi masa depan negeri ini bahkan celakanya dihadapkan dengan komunisme sebagai ideologi yang merupakan rekaan manusia sebagai refleksi terhadap kebutuhan sosial. Tentu saja secara obyektif, hal ini tidak obyektif. Harus diklarifikasi berdasarkan ide dasar baik yang melatarbelakangi ajaran Khilafah maupun ideologi, khususnya komunisme.

Memaknai Khilafah
Khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut Khalifah, dapat juga disebut Imam atau Amirul Mukminin. Dalam hal ini Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah terkadang juga disebut Imamah. Dua kata ini mengandung pengertian yang sama dan banyak digunakan dalam hadits-hadits shahih. Sistem pemerintahan Khilafah tidak sama dengan sistem manapun yang sekarang ada di dunia Islam. Meskipun banyak pengamat dan sejarawan berupaya menginterpretasikan Khilafah menurut kerangka politik yang ada sekarang, tetap saja hal itu tidak berhasil, karena memang Khilafah adalah sistem politik yang khas.

Sementara itu yang dimaksud dengan berarti a sistem of ideas, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Jadi ideologi merupakan refledksi dari pemikiran manusia terhadap alam sekitarnya yang berorientasi kepada kepentingan untuk saat ini dan kebutuhan sebagai pegangan di masa mendatang.

Dengan demikian Khilafah bukanlah sebuah ideologi seperti pemahaman yang beredar. Bahkan lebih parah lagi, Khilafah selalu dibenturkan dengan ideologi yang lain, khususnya ideologi komunisme dan kemudian dengan acuan praktis yaitu ideologi Pancasila. Tidak adanya klarifikasi secara obyektif ini yang kemudian melahirkan kesalahpahaman. Hal ini dikarenakan kurang berimbangnya arus informasi yang berkembang di media dan tidak adanya ruang diskusi terbuka bagi pembahasan mengenai Khilafah.
Sebagai akibatnya, distigmasisasikan bahwa kjhilafah adalah sistem yang jelek, dan cenderung jahat. Distigmatisasikan sebagai sistem yang sejajar dengan ideologi.

Distigmatisasikan sebagai sistem yang memporakporandakan sistem sosial politik dan kenegaraan. Pada hal sebelum itu secara obyektif dibutuhkan ruang diskusi yang terbuka luas dan kemapanan berpikir serta analisis ilmiah yang mendalam mengenai hal itu. Opini masyarakat pun harus terbentuk kuat mengenai sistem kepemimpinan ini, yang tentu saja memang tak ada sistem yang sempurna untuk waktu dan tempat tertentu. Artinya Tidak serta merta ketika tudingan miring mengenai Khilafah, maka dia akan menjadi tertolak dan tidak cocok untuk diterapkan.

Kembali ke Sejarah
Dalam kaitan ini, secara obyektif, dengan sama sekali tidak memiliki pretensi keberpihakan, untuk lebih memahami penerapan konsep Khilafah, perlu juga memahami sejarah dari Khilafah itu sendiri. Jika kita melihat akar sejarahnya, Khilafah dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menemui ajalnya pada tahun 632. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kekosongan kepemimpinan umat Islam.
Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kekhalifahan Islam dimulai dengan suatu periode yang disebut Kekhalifahan Rasyidin, di mana sahabat-sahabat nabi mengambil posisi sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar (632-634), Umar bin Khattab (634-644), Utsman bin Affan (644-656), dan Ali bin Abi Thalib (656-661). Kekhalifahan dalam periode awal ini dimulai dengan tantangan untuk menjaga eksistensi Islam setelah wafatnya Rasulullah.
Dalam periode ini juga, kekhalifahan Islam berhasil memperluas wilayahnya ke berbagai daerah, seperti Irak, Suriah, Mesir, Iran, dan sebagian besar wilayah Afrika Utara. Perlu dipahami bahwa dalam hal penyebaran agama Islam, penduduk-penduduk di wilayah tersebut memeluk Islam secara sukarela dan bukan dengan paksaan dari kekhalifahan Islam di Madinah.

Hal yang juga perlu dicermati dalam Kekhalifahan Rasyidin adalah bagaimana pemilihan khalifah dilakukan. Pada kekhalifahan Umar, sistem pemilihan khalifah yang diberlakukan adalah dengan meminta saran dan konsultasi. Tetapi cara ini tidak digunakan kembali pada saat Ali memimpin. Periode Kekhalifahan Rasyidin ini pun dianggap berakhir setelah Ali wafat.

Berbeda dengan era Kekhalifahan Rasyidin, pemilihan khalifah dalam Kekhalifahan Umayyah (661-750) pada mulanya juga bukan didasarkan pada keturunan maupun pengetahuan agama semata. Pemilihan dilakukan dengan cara baiat – pernyataan akan kesetiaan pada pemimpin – dalam kegiatan publik besar. Sistem pemilihan baiat ini pun juga dijelaskan oleh Sykiainen bahwa sistem ini merupakan salah satu paham paling umum dalam Islam Sunni. Sykiainen juga menjelaskan bahwa khalifah tidak memiliki kekuasaan keturunan dan agama yang absolut. Sistem pemilihan khalifah dengan cara baiat dalam era Umayyah ini berakhir dengan pecahnya perang saudara. Berakhirnya sistem tersebut ditandai dengan lahirnya kekhalifahan Abdul Al-Malik yang memiliki cara kepemimpinan yang berbeda, yaitu lebih menggunakan cara-cara yang otokratis.

Dalam periode Umayyah ini, kekhalifahan juga semakin dipenuhi dengan prinsip-prinsip puritan, seperti pada saat Khalifah Hisyam berkuasa. Kekhalifahan Umayyah pun mengalami penurunan dengan banyaknya pembunuhan, perang saudara, penyalahgunaan kekuasaan, kekejaman, serta cara memimpin yang opresif. Kekhalifahan Umayyah juga dianggap oleh Bani Abbasiyah telah menjalankan pemerintahan tirani dan berperilaku jauh dari jalan Allah SWT.

Kekhalifahan selanjutnya, Abbasiyah (750-1258), yang identik dengan warna, pakaian, dan bendera hitam – menjadi inspirasi bagi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) – dikenal dengan peninggalan-peninggalan ilmu pengetahuan dan arsitektural yang megah. Abbasiyah juga dikenal dengan tingkat inklusivitas yang tinggi karena adanya toleransi terhadap pandangan-pandangan agama lain dan minimnya opresi diskriminatif terhadap penduduk non-Muslim.

Dari perkembangan ini, itinya hendaklah sebagai negara yang masih sangat muda, kita membuka diri untuk secara obyektif belajar dari perkembangan sistem atau ideologi yang ada. Dengan demikian bisa terhindar dari kejumudan dan bisa secara obyektif menyemaikn Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan mengakomodasikan berbagai sistem yang ada sesuai dengan perkembangan masa dan perkembangan teknologi serta sistem sosial yang terus berkembang dinamis.

* Penulis Notaris tinggal di Sampit.

About dwidjo -

Check Also

Di Balik Kritikan Pejabat PBB atas Perubahan Hukuman Mati Pembunuh Jamal Kashogie

Oleh Dasman Djamaluddin Pengadilan Arab Saudi pada Senin, 7 Sepetember 2020, menjatuhkan vonis tujuh sampai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *