DPRD Kalsel Putuskan Dua Raperda Jadi Perda

Banjarmasin, Koranpelita.com

DPRD Kalsel memutuskan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan dan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna dewan, yang dihadiri Gubernur di Banjarmasin, Senin (20/7/2020).

Sebelum diputuskan, jurubicara Panitia khusus ( Pansus) Raperda Penyelenggaraan Keamanan Pangan, Haryanto SE menyampaikan laporannya.
Begitu pula untuk Raperda LPPA APBD, laporan disampaikan juru bicaranya, Hj Mariana.

Usai palu diketok oleh pimpinan rapat H Supian HK, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam pendapat akhirnya menyampaikan dua raperda ini nantinya akan dibawa kepada Kementrian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi dan fasilitasi.

“Sesuai mekanismenya dalam pembentukan produk hukum daerah Raperda ini akan melalui tahapan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda,”kata dia.

Terhadap Raperda Penyelenggaraan Keamanan Pangan diharapkan menjadi pedoman urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni masalah pangan. Selain itu mengenai Raperda Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 dapat menjadi landasan yuridis produk kebijakan daerah sekaligus memiliki urgensi yang cukup luas untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya dan stressing point untuk memperhatikan pelaksanaan TA berjalan dan tahun anggaran berikutnya.

“Kita berharap nantinya Perda ini bisa membawa manfaat untuk masyarakat Kalsel,” harap gubernur.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyebutkan sesuai perjalanannaya Raperda ini harus melalui evaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri untuk diberikan masukan sebelum penetapan menjadi Perda.

“Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Raperda tersebut harus dilakukan evaluasi,” kata Supian HK (Ipik)

About kalselsatu

Check Also

Mappilu-PWI dan Bawaslu Teken Kerja Sama Pengawasan Partisipatif

Semarang,Koranpelita.com Sebagai lembaga yang dibentuk pememerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng merasa perlu melibatkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *