Sedang Disusun Road Map Pengelolaan Bahan Industri Tidak Berbahaya

Jakarta, Koranpelita.com

Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perdagangan menyusun road map pengelolaan limbah non-bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri. Penyusunan road map itu dilakukan dalam rangka percepatan ketersediaan bahan baku industri dalam negeri untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.

Demikian dijelaskan Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/7). RDP membahas Permasalahan Impor Sampah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Ilegal di Indonesia.

Rosa mengungkapkan sebagian isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perdagangan, Menteri LHK, Menteri Perindustrian dan kepolisian Negara RI Nomor 482 tahun 2020 adalah tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri,

Dikatakannya, road map mencakup pula pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua SKB (toleransi kandungan material ikutan pada impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun untuk kelompok kertas dan kelompok plastik ditetapkan sebesar dua persen) serta penurunan impor secara bertahap, yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku industri kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri.

Diungkapkan, peta jalan atau road map ini disusun paling lama enam bulan sejak keputusan bersama ditetapkan pada 27 Mei 2020 lalu. Artinya paling lambat pada November tahun ini harus sudah tersusun peta jalan tersebut.

Dalam RDP dengan Komisi IV DPR dan sejumlah Dirjen Kementerian tersebut Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang dari dua persen, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.

Selain itu, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri

Dikatakan Rosa, keputusan RDP juga memuat, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi limbah non bahan berbahaya dan beracun yang akan diekspor dari negara eksportir ke Indonesia.

Kepada para Dirjen, dalam kesimpulan ini disebutkan, Komisi IV DPR RI meminta agar KLHK, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan untuk terus melakukan koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbahbahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesi

Sanksi Pidana

Rosa dalam paparanya menegaskan, sanksi tegas telah memiliki dasar hukum yang kuat bagi siapapun yang memasukkan bahan berbahaya dan beracun ke Indonesia. Kepada pelanggar dikenakan sanksi pidana penjara minimal tiga tahun hingga paling lama 12 dan denda minimal Rp100 jita dan maksimal Rp5 miliar. Selain itu ada juga UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan sanksi administratif tercantum dalam Pasal 24 Permendag Nomor 84 Juncto Nomor 92 Tahun 2019 yakni Pencabutan Persetujuan Impor (PI) jika importir tidak melaksanakan reekspor.

Mengenai penanganan impor limbah B3 ilegal atau illegal traffic, Rosa menjelaskan, pemeriksaan bersama untuk kontainer impor Limbah Non B3 antara KLHK dan Bea Cukai dilaksanakan atas permintaan Ditjen Bea Cukai.

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari Februari 2019 hingga 18 Mei 2020 adalah sebagai berikut, total kontainer diperiksa 1121 kontainer, total kontainer di release ke importir (bersih) 685 kontainer, total kontainer harus reekspor (terkontaminasi/tercampur sampah dan/atau limbah B3) 436 kontainer, total kontainer sudah reekspor 304 kontainer, sedangkan total kontainer dalam proses reekspor 132 kontainer (menunggu persetujuan dari negara sumber limbah). (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Menteri LHK Siti Nurbaya: Penting, Jurnalisme Lingkungan

Jakarta, Koranpelita.com Menghormati dedikasi seorang jurnalis dalam membantu pelestarian lingkungan, Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *