Edi Ribut Soroti Penegakan Hukum Hak Cipta

Lembaga pada Criminal Justice System (CJS)  Polri, Jaksa dan Hakim di Indonesia harus meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan khusus di bidang hak kekayaan intelektual agar memiliki satu paradigma yang sama dalam menyidik menuntut dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pelangaran hak cipta di Indonesia.
Hal ini di sampaikan Dr. Edi Ribut Harwanto SH MH Pakar Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro saat dimintai tangapan wartawan atas Seminar Nasional Webinar Tentang Cover Lagu oleh organisasi profesi label di Jakarta kemarin Kamis (2/7).
 “Hal menojol terkait pelangaran hak cipta yang mengemuka adalah fenomena tindak pidana pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta,  pemegang hak cipta,  hak terkait dan pelaku pertunjukan yang dilkukan kreator youtube dari golongan black youtuber individual dan korporasi dunia dan nasional,”katanya.
 Menurut pakar Hukum Pidana Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, dalam penegakkan hukum hak cipta di lingkup aplikasi dan eksekusi UUHC masih banyak terjadi dalam memutuskan perkara pidana hak cipta terdapat pernafsiran penafsiran teks UU keluar dari konteks dan tujuan UUHC dan lebih pada penafsiran yang bersumber logika akal yang rasionalisasikan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup CJS itu sendiri.
“Perlu ditegaskan bahwa, UUHC memberikan definisi mengenai Hak cipta yang merupakan benda bergerak tak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia milik hak ekslusif pencipta dan pemegang hak cipta,”ucapnya.
 Ditambahkannya,” Oleh sebab itu, bagi siapapun termasuk para black youtuber individual dan korporasi akan mengunakan materi hak cipta maka hukumnya wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan pelaku pertunjukan.”
Dijelaskannya, jika mereka tak meminta izin baik konten untuk tujuan komersial maupun non komersil di aplikasi berbayar atau tak berbayar maka ada dua sanksi bagi pelaku tindak pidana pelnggaran : sanksi pidana pasal 113 ayat 2, maksimal 3 tahun penjara denda maksimal 500 juta dan jika terbukti melakukan pembajakan hak cipta melalui sarana media elektronik hukuman lebih tinggi.
Saksi kedua bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak moral dan hak ekonomi non komersial pemblokiran situs konten atau akun setelah diverifikasi Kemenkum HAM RI lalu Menkoinfo melakukan eksekusi pemblokiran dan 14 hari setelahnnya meminta penetapan dari pengadilan,”kata Edi yang juga penyanyi pencipta lagu di Label Nagaswara.(dohand)

About Doddy koranpelita

Check Also

UU Ciptaker,  Antara Kepastian dan Harapan

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH *Penulis Notaris tinggal di Sampit. ​ OMNIBUS LAW atau Undang Undang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *