Wakil Ketua PKS yang juga Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak PLN segera menuntaskan kasus aduan lonjakan tarif PLN yang memberatkan rakyat di tengah wabah Covid 19. Ist

PLN Agar Tuntaskan Kasus Lonjakan Tagihan Listrik

Serpong, Koranpelita.com

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto, Kamis (11/6/2020) di Sepong Tangerang Selatan mendesak PLN menambah jumlah petugas penerima laporan keluhan pelanggan terkait peningkatan jumlah tagihan listrik bulan Mei 2020.

“PLN harus bisa menjelaskan penyebab kenaikan tagihan listrik berdasarkan kasus perkasus yang dikeluhkan. Jika perlu PLN melakukan revisi atau koreksi nilai tagihan apabila dalam pelaporan tersebut terbukti ada kesalahan hitung,” ujar Mulyanto.

Wakil Ketua F-PKS ini mengaku belakangan banyak menerima keluhan masyarakat yang sulit melaporkan keluhannya kepada PLN terkait lonjakan tagihan listrik bulan Mei 2020. Masyarakat merasa kurang terlayani dengan baik oleh PLN, karena jumlah petugas dan waktu yang disediakan sangat terbatas.

Padahal lanjut Mulyanto, keluhan yang disampaikan masyarakat sangat penting. Masyarakat merasa dirugikan PLN karena mengenakan biaya listrik lebih besar dari sebelumnya.

“Lonjakan nilai tagihan itu diduga karena PLN tidak menurunkan petugas catat mater ke setiap rumah pelanggan seperti biasa. Besaran tagihan hanya berdasarkan nilai rata-rata penggunaan listrik tiga bulan terakhir,” ujar dia.

Harusnya, lanjut Mulyanto, PLN sudah bisa mengantisipasi. Kebijakan mengubah cara hitung yang semula menggunakan laporan petugas catat meter ke perhitungan rata-rata biasanya memang akan menimbulkan dampak kepada pelanggan tertentu. Jadi seharusnya PLN sudah bisa memperkirakan upaya yang perlu dilakukan.

“Dimana-mana, setiap ada perubahan pasti perlu penyesuaian. Jadi ketika PLN melakukan perubahan cara hitung tagihan harusnya PLN sudah bisa menyusun beberapa langkah penyesuaian. Salah satunya menambah jumlah loket dan petugas penerima laporan keluhan pelanggan. Jangan seperti sekarang. Masyarakat sulit mendapat penjelasan yang diperlukan. Sehingga wajar kalau sempat terjadi aksi geruduk kantor PLN oleh masyarakat,” kata Mulyanto.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, PLN harus bisa memahami emosi masyarakat. Saat ini masyarakat sedang menghadapi banyak tekanan dan beban kehidupan. Jadi ketika ada beban baru yang dirasakan masyarakat akan mudah emosi. Untuk itu PLN sebagai lembaga layanan publik harus tetap bisa memberi pelayanan yang terbaik. “Intinya jangan sampai masyarakat dirugikan,” kata dia.

Mulyanto minta PLN menjadikan peristiwa lonjakan laporan masyarakat ini sebagai bahan evaluasi. PLN harus segera memikirkan upaya alternatif proses catat meter secara interaktif. Jika sebelumnya catat meter dilakukan oleh petugas PLN, maka ke depan proses itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri menggunakan aplikasi yang disediakan.

“PLN harus juga mampu mengikuti perubahan teknologi dan tuntutan pelanggan. Semua dilakukan untuk meningkatkan pelayanan,” pungkas Mulyanto. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

PT Pelindo III dan PT KAI, Optimalkan Aset Lama Dengan Cara Baru

Jakarta,Koranpelita.com PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan penandatanganan Nota …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *