Demak Dan Kendal Harus Menyesuaikan Jika Semarang PSBB.

Semarang,Koranpelita.com.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempertimbangkan penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Semarang. Namun, seandainya ditetapkan PSBB, maka daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal harus segera menyesuaikan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, telah menerima usul Walikota Semarang Hendrar Prihadi, terkait kemungkinan Kota Semarang diterapkan PSBB. Menurut Ganjar, Hendi, sapaan Walikota Semarang, usul tersebut kaitannya dengan daerah-daerah penyangga, Demak dan Kendal.

“Ada usul yang sangat bagus dari pak Wali Kota (Semarang) tadi. Usulnya agar berbicara dengan daerah sekitar, utamanya seperti Demak dan Kendal. Kalau Semarang PSBB, daerah itu juga. Enggak semua area, minimal beberapa kecamatan di Kendal dan Demak,” kata Ganjar, Selasa (21/4).

Ganjar mengaku, saat ini Pemkot Semarang masih melakukan perhitungan apa saja yang perlu disiapkan untuk penerapan PSBB. Perhitungan itu terkait kesiapan Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, transportasi, dan lain-lain.

“Yang Semarang kita warning berkalikali agar masyarakat untuk bantu soal itu. Kalau PSBB Anda semua akan mengalami situasi tidak nyaman, maka ayo tolong cegah bareng bareng,” kata Ganjar.

Penerapan PSBB memang bukan satu-satunya jalan yang disodorkan oleh Ganjar. Asalkan, masyarakat patuh dalam mengikuti arahan pemerintah dalam melakukan social distancing maupun physical distancing sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Ganjar menambahkan PSBB bisa diterapkan jika suatu daerah mengalami tren atau peningkatan kasus positif virus corona yang tinggi. Sementara, di Kota Semarang saat ini jumlah kasus positif virus corona telah mencapai angka 128, atau sekitar 36,4 % dari total kasus di Jateng.

“Sebisa mungkin PSBB itu kita tahan. Tapi, bagi daerah yang peningkatan signifikan ya PSBB harus disiapkan,” katanya.

Dibanding PSBB, Ganjar mengaku, sebenarnya lebih setuju dengan cara desa dalam menangani persebaran virus corona. Ia mencontohkan ada suatu kampung di Semarang yang melakukan isolasi secara mandiri, dengan melakukan pembatasan warganya untuk berkeliaran.

“Saat hari pertama dan kedua banyak yang protes. Hari ketiga sistem pasar untuk memenuhi kebutuhan warganya datang sendiri. Konsep inilah yang harus diterapkan. Desa itu mengajarkan kita untuk gotong royong, gugur gunung, kerik deso, dan lumbung pangan. Kalau konsep ini diterapkan, PSBB bisa dihindari,” kata Ganjar.(sup)

About dwidjo -

Check Also

Tahun 2021 APBD Lamsel Sebesar Rp2.1 Triliun

Kalianda, Koran Pelita. Com DPRD Kabupaten Lampung Selatan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat resmi menetapkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *