Jakarta, Koranpelita.com
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia minta Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan nasib mereka.
“Kepada bapak Presiden Jokowi kami semua warga imigran di Malaysia, kehidupan kami buruh harian yang dapat pagi habis petang, kami dikarantina sampai 14 April, kami sudah tidak punya persediaan makanan untuk itu kami minta bantuan bahan makanan,” kata Koordinator Sabrina, di penampungan imigran Malaysia, Jumat (3/4).
Mereka berada di penampungan sudah satu minggu ada puluhan anak di bawah umur dan puluhan kepala keluarga TKI yang membutuhkan perhatikan memerlukan bantuan segera untuk kebutuhan hidup di Malaysia.
“Terlebih anak-anak memerlukan asupan gizi. Mereka beralamat di Lot 3055 D, Lorong Haji Baie 2, Jalan Payajaras Dalam Sungai Buluh Selangor,” paparnya.
Mereka berharap Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Diperoleh informasi yang beredar, pemerintah menghimbau agar TKI/WNI yang ada di Malaysia tidak pulang kampung halaman terlebih dahulu mengingat Covid-19 masi cukup tinggi.
Namun sebagai gantinya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan sosial berupa sembako dan keperluan hidup lainya kepada WNI/TKI yang ada di seluruh wilayah.
Sebelumnya Direktur Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia di Malaysia (P3WNI) Dato Zainul Arifin melalui sambungan seluler Jumat 3 April 2020 menyebutkan TKI di Malaysia tidak takut Virus Carona tetapi takut dengan ancaman kelaparan.
Diperoleh informasi yang beredar, pemerintah menghimbau agar TKI/WNI yang ada di Malaysia tidak pulang kampung halaman terlebih dahulu mengingat Covid-19 masi cukup tinggi.
Namun sebagai gantinya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan sosial berupa sembako dan keperluan hidup lainya kepada WNI/TKI yang ada di seluruh wilayah Malaysia.
Menurutnya agar terciptanya transparan, adil dan tidak diskriminasi pemerintah Pusat melalui Kemenaker harus segera membuat payung hukum terkait implementasi distribusinya dan juga bentuk Badan Pengawas yang bersifat ad hoc, sebab kemungkinan Pemerintah Pusat akan alokasikan anggaran dana cukup besar kepada perwakilan negara Indonesia yang ada di Malaysia.
Wilayah kerja mereka cukup luas ada enam pembagian wilayah. KJRI Pulau Penang (Penang, Kedah dan Perlis)
KJRI Johor Baharu (Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang), KJRI KK (Kota Kinabalu), KJRI Tawau, KJRI Kucing. KBRI (Kuala Lumpur, Putra Jaya, Selangor, Perak, Terengganu dan Kelantan).
Kemungkinan besar anggaran tersebut untuk keperluan membeli sembako dan keperluan hidup lainya di Malaysia. Sebab kalau bawa sembako dari Indonesia ke Malaysia biaya lebih besar, birokrasi negara lebih panjang dan tidak efektif. Maka kemungkinannya akan membeli kebutuhan hidup seperti sembako di Malaysia.
Maka dari itu harus dipastikan pendistribusianya tepat sasaran bagi WNI/TKI yg memerlukan saja. Harus ada mekanisme distribusi yang benar sebab jumlah TKI/WNI di Malaysia Jutaan dengan latar belakang yang berbeda. Terlebih lagi di negara Malaysia yang saat ini masi melaksanakan kebijakan PKP/Lockdow.
Info yang kita dapatkan KBRI per hari ini melakukan pendataan baru dengan sisitem onlend TKI/WNI diarahkan untk mengisi formulir terkait data diri dan keperluan serta Kondisi saat ini. Namun sosialisasi yang dilakukan oleh KBRI kurang maksimal sebab hanya melalui media sosial. Kita tahu bayak Saudara kita tidak semua mengunakan metsos, terlebih lagi harus mengisi no paspor /KTP. Sementara TKI yang tidak resmi tidak memiliki dokumen. Lagipula mengisi formulir onelnd memerlukan internet dan harus beli lagi.
Sementara Kebijakan perwakilan KJRI belum kelihatan seperti apa pendataan dan teknis ya. Kita tahu TKI/WNI merata di semananjung Malaysia, Sabah dan Serawak. Maka harus dipastikan kebijakan yg efektif.
Kondisi ini sangat rumit, tetapi pemerintah sudah memutuskan agar TKI/WNI tidak pulang dulu.
Pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai gantinya. Konsekuensi harus benar-benar terasparan, adil dan tidak diskriminasi. “TKI Kuat, Negara Berdaulat”. (djo)