Direktur Penagakan Hukum Pidana KLHK Terapkan Sanksi Hukum Pidana Tambahan

Jakarta, Koranpelita.com

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda mengatakan bahwa agar ada efek jera yang lebih besar, maka pihaknya menerapkan penegakan hukum pidana tambahan terhadap perusahaan hutan yang lalai dan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Terkait perusakan lingkungan akibat Karhutla di lokasi PT KS, kami menerapkan pidana tambahan atau hukuman berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikenakan itu. PT KS harus bertanggungjawab atas pemulihan kerusakan lahan seluas 2.600 Ha akibat kebakaran di lokasi mereka,” tegas Yazid dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4) di Jakarta.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan bahwa berkas perkara pidana korporasi (Karhutla) PT Kumai Sentosa (KS) telah lengkap. Pemberitahuan secara resmi disampaikan tanggal 1 April 2020 kepada Balai Penegakan Hukum (Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan Seksi Palangkaraya.

“Dengan lengkapnya berkas ini, maka kasus Karhutla PT. KS dapat segera disidangkan,” papar dia.

Penanganan kasus Karhutla PT KS terkait dengan kasus kebakaran di lahan perusahaan kebun sawit itu, di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2019. Luas lahan yang terbakar sekitar 2.600 hektar.

Sementara Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, M Subhan menyampaikan bahwa penanganan kasus ini berawal dari hasil analisis data tim Intelligence Center Gakkum KLHK. Data menunjukkan adanya titik api dengan tingkat kepercayaan lebih 80 persen di areal PT KS, tanggal 22 Agustus 2019.

“Kemudian kami menugaskan tim untuk cek lapangan dan menemukan kebakaran lahan di lahan perkebunan sawit milik PT KS, di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Barang bukti yang diamankan antara lain foto kopi dokumen PT KS, pohon dan tanaman kelapa sawit bekas kebakaran, sampel tanah, daun dan peralatan kebakaran,” jelasnya.

Apresiasi Kejati Kalteng

Dengan dinyatakan berkas penyidikan ini lengkap, dan dapat segera disidangkan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan secara khusus menyampaikan apresiasi kepada tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang terus bekerja di tengah situasi seperti saat ini.

Terkait masih terjadinya perusakan lingkungan hidup dan kehutanan, Rasio Sani menegaskan bahwa Gakkum LHK tidak akan berhenti untuk menindak pelaku perusakan lingkungan, perusakan hutan termasuk terkait dengan Karhutla.

“Setiap hari kami terus memonitor melalui satelit di lokasi-lokasi mana yang ada hotspot (titik panas). Data ini kami record. Kami tidak berhenti walaupun dalam situasi seperti ini. Kami tetap bekerja, negara tetap hadir, untuk melakukan pengawasan. Ini arahan Ibu Menteri LHK, Siti Nurbaya kepada kami,” pungkas Rasio.(kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

PT. IWMS Kelola Limbah Pabrik Berkedok “Bank Sampah”

BEKASI, koranpelita.com – Pemerhati Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi, Asep Saipul Anwar, mengkritisi hasil rapat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *