Apakah Harus Kekuasaan Dinasti Lagi ?

Oleh Man Suparman

PERTANYAAN judul tulisan ini, muncul ketika ada informasi anggota keluarga yang pernah berkuasa atau yang populer disebut kekuasaan dinasti atau politik dinasti masa lalu akan kembali manggung dalam dunia perpolitikan di salah satu daerah di tatar Jawa Barat, yaitu pada kompetisi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 23 September tahun 2020 ini.

Mengapa pula pertanyaan itu, muncul. Apakah harus kekuasaan dinasti lagi yang menjadi kepala daerah (bupati) di daerah ini ? Sejarah mencatat selama dua periode setengah kekuasaan dinasti, banyak melahirkan ewuh pakewuh baik dalam pemerintahan maupun ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Endingnya, sang pelanjut atau putra mahkota berujung masuk tahanan, kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) divonis korupsi dana alokasi khusus bidang pendidikan. Ganjarannya lima tahun penjara. Tentunya melibatkan pula anggota keluarga, dan bawahannya di lingkungan dinas pendidikan.

Tumbangnya kekuasaan dinasti, banyak suara masyarakat yang menginginkan terjadinya perubahan di daerah ini. Keinginan memiliki pemimpin yang mampu membawa daerah ini ke arah yang lebih baik. Bahkan banyak pula suara-suara mengharapkan pemimpin ke depan tidak terpapar kekuasaan masa lalu atau kekuasaan dinasti, apalagi hidupnya kembali politik dinasti.

Untuk terwujudnya suara-suara masyarakat yang memiliki keinginan seperti itu, tentu saja kunci utamanya ada pada parpol politik (parpol) sang pemilik kekuasaan, pemilik kendaraan politik untuk menghantarkan calon kepala daerah (disamping poros independen tentunya).

Pertanyaannya, sejauh mana komitmen parpol dalam menangkap dan menterjemahkan suara-suara masyarakat atau keinginan masyarakat itu. Tetapi jika parpol tidak peka, tidak memiliki komitmen. Apalah arti dari keinginan masyarakat yang jauh hari sebelum kekuasaan dinasti tumbang, menginginkan adanya perubahan.

Jika begitu, kekuasaan dinansti bisa bangkit lagi, jika parpol tidak memiliki komitmen hanya karena adanya faktor ABCD, sehingga kembali mengusung menghidupkan kembali politik dinasti. Dan itu, bukan suatu pelanggaran serta tidak diharamkan.

Pertanyaan berikutnya. Apakah harus kekuasaan dinasti lagi ? Jawabannya berada pada parpol. Jika itu yang dikehendaki parpol, maka kunci kedua ada di masyarakat pemilih. Apakah harus kekuasaan dinasti lagi yang memimpin ? Wallohu’alam. (Penulis wartawan Harian Pelita 1980 – 2018/koranpelita.com, pernah jadi watawan Harian Suara Karya).

About redaksi

Check Also

Kompol dr Yayuk Kasubid Kesmapta Biddokkes Polda Jateng Raih Pin Emas Kapolri

Semarang,koranpelita.com Personil Polda Jateng ini merasa bangga sekaligus kaget, tampak dirasakan dr Yayuk Sulistyaningsih. Pasalnya, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *