Kolega Legislatif dan Eksekutif Diingatkan 6 Raperda Belum Rampung

Banjarmasin, Koranpelita.com

Salah satu anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Rosehan NB, mengingatkan semua kolega maupun eksekutif, bahwa tahun 2019 hanya tersisa waktu kurang dari tiga bulan.

Sementara masih ada 6 buah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang belum rampung dibahas semasa dewan periode 2014-2019.

Diapun meminta eksekutif agar segera menyampaikan draff rancangan perda yang dimaksud untuk segera dibahas secara intensif.

Politisi PDI-P yang sebelumnya merupakan Ketua BP-PERDA DPRD Kalsel itu mengingatkan, melalui interupsinya saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Dewan tentang APBD Kalsel 2020, di Banjarmasin, Kamis (10/10/2019).

Pada rapat paripurna dipimpin Hj Karmila dan di hadiri Asisten I Bidang Pemerintah, Drs Siswansyah, Rosehan Noor Bahri, mengungkapkan ada 6 raperda yang belum selesai dan diharapkan segera dikebut pembahasannya.

Enam buah raperda tersebut 3 dari eksekitif dan tiga lagi dari legislatif.
Untuk eksekutif, yaitu, raperda tentang penyelengaran pariwisata. Raperda pengelolaan kebun raya banua, dan raperda keamanan pangan.

Sedang dari legislatif yaitu, raperda tentang pemadaman kebakaran di Kalsel, raperda pelindungan dan pemberdayaan petani, dan raperda pengelolaan kebutuhan.

” Mengingat usulan ini sudah lama masuk ke BP Perda, namun belum juga rampung hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD sebelumnya,” kata Rosehan NB.

Untuk itu dia meminta baik kepada pemerintah provinsi maupun rekan anggota dewan yang baru untuk segera berkoordinasi khususnya terkait pembahasan dimaksud.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syarippudin, mengaku bahwa unsur pimpinan sudah meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti hal tersebut.

“Sementara untuk 3 raperda inisiatif DPRD, pimpinan juga sudah meminta BP Perda menggelar rapat internal,” tegasnya.

Pihaknya sebut pimpinan yang akrab disapa Bang Dhin ini berharap hingga akhir tahun ini seluruh raperda yang terutang dapat segera dirampungkan.

Apalagi raperda yang tersisa juga sudah cukup lama masuk dalam usulan pembahasan, namun belum rampung hingga selesainya masa jabatan anggota dewan sebelumnya.

Padahal payung hukum tersebut sangat diperlukan untuk menerbitkan regulasi atau kebijakan yang berhubungan erat dengan aspek kehidupan masyarakat.

Sebelumnya, hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2014-2019, ada 6 raperda yang masih menjadi utang untuk segera dirampungkan, dan satu raperda di batalkan.

Gubernur Kalsel, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan, Drs Siswansyah mengatakan, apapun yang disampaikan dalam rapat paripurna ini, maka dirinya akan memyampaikan pula kepada pimpinannya. ” Ya nanti kita sampaikan ke pa gubernur,” kata dia. (Ipik)

About dwidjo -

Check Also

Dangdutan di Tegal, Wali Kota Ditegur Kapolri dan Gubernur

Semarang,Koranpelita.com Acara resepsi pernikahan dengan hiburan dangdutan yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Tegal pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *