Sebaiknya Pemilihan Presiden Sekali untuk Dua Periode

Oleh: Khairul Habiba

DUA puluh satu tahun reformasi, terhitung sejak tahun 1998 hingga 2019, adalah waktu yang sangat panjang, dan mestinya Negara Republik Indonesia sudah establish dalam semua bidang, terutama di bidang politik, hukum dan ekonomi.

Dalam pengertian sederhana, reformasi bermakna memperbaiki sistem ketatanegaraan yang dianggap tidak tepat, menyimpang atau sudah tidak sesuai perkembangan zaman. Untuk memenutuhi tntutan reformasi itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rayat sudah bekerja keras.

Perlu diketahui, bahwa reformasi telah menjadi pintu masuk untuk mengamandemen sejumlah pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal yang dinilai kurang demokratis, seperti memberi kekuasaan terlalu besar kepada eksekutif, menjadi prioritas untuk diubah.

Hingga kini, amandemen sudah empat kali dilakukan. Pada amandemen pertama, tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang Umum MPR, ada sembilan pasal dalam UUD 1945 yang dilakukan perubahan, yaitu Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Inti dari amandemen pertama adalah memperkecil wewenang eksekutif yang sebelumnya dinilai terlalu besar. Salah satunya adalah di Pasal 7, yang mengatur periode masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dibatasi menjadi dua kali. 10 tahun.

Sedangkan di Pasal 5, presiden tidak bisa lagi sesuka hati menyusun undang-undang. Harus dilakukan bersama DPR.

Pada amandemen kedua di tahun 2000, kekuasaan pusat atas daerah dipangkas dengan melahirkan otonomi daerah (perubahan atas Pasal 18). Daerah memiliki pemerintahan berdaulat. Kepala daerah dipilih melalui Pilkada dan DPRD dipilih melalui pemilu. Amandemen ke dua ini juga melahirkan keberadaan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada amandemen ketiga, di pasal 1 ayat 6A, presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Pasal ini juga memangkas kewenangan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Amandemen ini juga yang melahirkan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Terakhir amandemen keempat, menetapkan penambahan lembaga tinggi negara yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai unsur di MPR, dipilih melalui Pemilu. Amandemen ini juga memperkuat amanah UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan.

Itulah diantara pekerjaan besar yang sudah dilakukan bangsa ini, dan tak hanya terhenti sampai di situ. Berulangkali dilakukan bongkar pasang undang-undang pemilihan anggota legislatif, mulai dari sistem pemilihan proporsional terbuka, suara terbanyak hingga sistem parliamentary threshold. Namun, hasilnya masih jauh panggang dari api. Masih perlu kerja keras yang lebih tekun.

Partai terbatas

Mencermati perkembangan di atas, dan untuk kepentingan Indonesia ke depan, penulis berpendapat, pertama, Indonesia harus menerapkan sistem partai terbatas mengingat sistem multi partai gagal memenuhi cita-cita luhur reformasi.

Kedua, sistem pemilihan presiden cukup satu kali untuk dua periode (10 tahun). Mengapa harus sistem partai terbatas? Akibat perpedanaan kepentingan, sistem multipartai cenderung menghambat pengambilan keputusan di parlemen, dan berdampak kepada pembangunan nasional.

Selain itu, dampak paling buruk sistem multi partai adalah, membuat partai politik krisis kepercayaan kepada diri sendiri. Dapat dilihat beberapa kali pemilihan presiden belakangan ini. Banyak partai politik yang “mengorbankan” partainya dengan tidak mencalonkan kadernya.

Alasannya, bukan karena ketiadaan figur. Banyak partai politik yang memiliki kader kuat, berpengalaman dan berkarakter. Masalahnya, selain krisis kepercayaan diri, juga tidak mau ambil risiko politik dan akhirnya cenderung memilih untuk berkoalisi.

Dari sikap seperti itu, dapat disimpulkan bahwa parti-partai politik tidak memiliki tanggungjawab kepada bangsa dan Negara ini. Kecuali itu, hanya ingin kekuasaan dengan memboceng partai orang lain. Ini parah sekali. Ini akan menjadi beban bagi Negara.

Melalui sistem partai terbatas, tiga atau dua saja, seperti Amerika dengan Partai Demokrat dan Republik, dipastikan masa depan Indonesia akan lebih baik. Partai akan kuat dan memiliki legitimasi, karena semua figur terbaik bersatu di sana untuk bangsa dan Negara.

Selain itu, dengan partai terbatas, kemungkinan Negara membiayai akan sangat besar, dengan catatan tanggungjawab partai penuh untuk Negara. Dengan demikian kekayaan negara bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Pilpres satu kali

Pesta demokrasi mestinya melahirkan suka ria bagi bangsa Indonesia. Selain untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, berkarakter dan dicintai rakyat, adalah juga untuk memastikan kedewasaan berpolitik rakyat Indonesia.

Tetapi apa lacur? Dua kali pemilihan Gubenrnur DKI Jakarta dan dua kali pemilihan presiden, justru duka cita yang mendalam yang dialami rakyat Indonesia. Sesame anak bangsa saling “perang”, saling hujat dan saling fitnah.

Pasca keruntuhan Orde Baru, terutama dalam kurun waktu hamper 10 tahun terakhir, julukan “the smilling people” bagi rakyat Indonesia nyaris tercerabut dari akarnya. Kita menjadi bangsa pemarah dan mengenyampingkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Siapa yang salah? Kita semua. Tidak disesalkan jika setiap saat rakyat mudah marah, gampang tersinggung, saling caci, fitnah dan saling ledek dengan sebutan “cebong” dan “kampret”.

Sudah saatnya pengamat/praktisi, tokoh nasional, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan cerdik padai mencari cara menyelamatkan bangsa ini dari keterpecahan, terutama setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala Negara.

Ini penting. Apalagi keberadaan media sosial sebagai media publik tidak akan pernah terbendung untuk digunakan pihak-pihak tertentu untuk propaganda dan konspirasi. Salah satu cara yang mungkin efektik adalah mengubah sistem pemilihan presiden; satu kali untuk dua periode.

Haqqul yakin, banyak hal positif yang dapat diperoleh dari sistem ini. Pertama, sudah pasti untuk menghindari konflik. Kedua, menghemat APBN. Dan, yang maha penting, memberi kesempatan kepada presiden terpilih bekerja dengan tenang, tanpa harus memikirkan keterpilihannya pada periode berikut. Masalah incumbent adalah masalah besar.

Bila sistem pemilihan ini diterapkan, maka yang akan bertarung pada pemilihan presiden berikutnya adalah para “new comer” tanpa “conflict of interest”. Sistem ini akan mampu mengembalikan kepercayaan diri partai-partai politik dan tanggungjawabnya.

Oleh karena itu, di periode terakhir Presiden Joko Widodo ini, para pihak yang terlibat dalam pembuatan/ revisi Undang Undang Pemilihan Presiden bersama pemangku kepentingan lainnya, sudah saatnya mulai merumuskan Undang Undang Pemilihan Presiden yang baru ini. ***

(Penulis adalah wartawan Koran Harian Pelita sejak tahun 1984 hingga 2018. Pernah menjabat redaktur politik, terakhir sebagai redaktur senior. Kini, menjabat Redaktur Ahli di Koranpelita.com)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Dirjen PSLB3 Rosa Vivien: Pilahlah Sampah dari Rumah

Jakarta, Koranpelita.com Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *