Ketua DPR Bambang Soesatyo, minta Kepolisian dan Kemenlu cari tahu motivasi warga asing ikut aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ist

Ketua DPR Dukung Kebijakan Pemerintah Batasi WNA ke Papua

Jakarta, Koranpelita.com

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan pembatasan sementara akses bagi turis mancanegara untuk berkunjung ke Papua dan Papua Barat.

Dukungan itu disampaikan Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (4/9/2019) terkait adanya indikasi kuat keterlibatan pihak asing dalam aksi-aksi demo dan kerusuhan di Papua, sehingga pemerintah melakukan pembatasan akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat, seperti kasus pemulangan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal Australia beberapa waktu lalu.

Ketua DPR juga meminta kepada aparat Kepolisian untuk bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengungkap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi demo dan kerusuhan tersebut.

Menurut dia, pembatasan sementara akses bagi turis asing berkunjung ke Papua dan Papua barat yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum itu sudah tepat. “Saya minta Kepolisian bekerja sama dengan BIN dan Kemenlu mengusut tuntas dan memastuikan apa motivasi dibalik keterlibatan mereka dalam aksi-aksi di Papua dan Papua Barat,” ujar dia.

Atas kebijakan pemerintah itu lanjut calon Ketua Umum Partai Golkar itu, Kemenlu harus melakukan diplomasi dan memberitahukan kepada negara asing atas pembatasan sementara warga Negara asing (WNA) masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat. “Itu penting, guna menghindari adanya WNA yang dideportasi dari pemerintah Indonesia,” jelas dia.

Hal terpenting lainnya adalah, pemerintah harus terus mengupayakan kedamaian di Papua dan Papua Barat guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengingat kericuhan tersebut sudah menyebabkan keresahan di masyarakat dan menjadi perhatian dunia luar.

Sebelumnya, Senin (2/9/2019) diberitakan berbagai media dalam negeri bahwa Pemerintah Indonesia mendeportasi empat warga negara (WNA) Australia dari Sorong, Papua Barat, lantaran diduga ikut demonstrasi menuntut kemerdekaan di depan Kantor Wali Kota Sorong.

“Ketika mereka mengikuti demo, ada pengibaran bendera (Bintang Kejora) maka itu ada pelanggaran pidana,” ucap Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (2/9/2019). Dedi menyatakan para WNA Australia yang ikut aksi itu telah melanggar hukum imigrasi, maka mereka langsung dipulangkan ke negaranya.

“WNA bukan warga Indonesia, di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tertera hanya WNI yang diperbolehkan melakukan unjuk rasa,” sambung Dedi.

Bila selanjutnya ditemukan adanya indikasi pelanggaran berat dari keempatnya, kata Dedi, maka mereka bakal ditindak secara hukum. Mereka bisa kembali dipanggil untuk menjalani proses hukum di Indonesia. “Maka nanti ada kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri,” kata Dedi.

Empat warga yang dideportasi yakni Baxter Tom (37), Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31) dan Cobbold Ruth Irene (25). Mereka dipulangkan menggunakan pesawat Batik Air ID 6197 dari Bandar Udara DEO Kota Sorong dengan penerbangan Bali-Makassar-Australia.

Berkaitan dengan dugaan pihak asing yang terlibat dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat sejak dua pekan lalu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal menyatakan pihaknya masih mencari tahu siapa pihak yang memprovokasi massa.

“Kami sedang memetakan itu, bekerja bersama dengan lembaga dan kementerian terkait. Pihak-pihak asing tidak bisa saya sebutkan, kami lakukan pendalaman,” ucap dia.

Iqbal menambahkan “yang jelas narasinya adalah diduga ada pihak luar yang memanas-manasi dan ada agenda setting. Padahal lebih banyak masyarakat Papua yang sangat damai dengan NKRI,” kata dia.

Menurut Iqbal, polisi menduga ada indikasi provokasi yang diatur dan kepolisian telah memetakan siapa saja yang terduga sebagai provokator. Selain itu, aparat TNI-Polri mengerahkan anggotanya untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di Papua dan Papua Barat. Ada 6.000 personel bersiaga di sana, ujar dia. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Hayono Isman: Undangkan Secepatnya UU CK

Jakarta, Koranpelita.com Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem Hayono Isman mengusulkan agar Pemerintah segera mengundangkan Undang-undang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *