Gercin Indonesia Kutuk Anarkis dan Perusakan Fasilitas Pemerintah

Jakarta, Koran pelita.com

Pasca kerusuhan rasisme yang terjadi di Papua diharapkan tidak terjadi lagi.Untuk menyikapi kondisi terkini di tanah Papua, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta (Gercin) Indonesia, Hendrik Yance Udam menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah khususnya TNI dan Polri yang telah terjun langsung untuk meredam konflik dan isu rasisme yang terjadi akhir-akhir ini.

“Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah memberikan perhatian yang besar untuk pembangunan di tanah Papua. Kami juga mengutuk keras terhadap gerakan-gerakan yang anarkis sehingga merusak fasilitas pemerintah negara yang ada di sana,” ujar Hendrik Yance Udam selaku Ketua Umum Gercin kepada sejumlah media termasuk KORANPELITA.COM, di Jakarta, Rabu (28/08/2019).

Dikatakan Hendrik peristiwa tersebut merupakan sebuah proses pembelajaran kepada bangsa ini bahwa tidak ada diskriminatif terhadap siapapun dan golongan manapun. Untuk selanjutnya, Ia menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.

“Saya meminta kepada semua komponen bangsa untuk tidak lagi memanfaatkan isu rasialis yang terjadi di Surabaya karena isu tersebut adalah murni tindakan pidana. Saya juga meminta kepada masyarakat yang ada di tanah Papua untuk tidak terprovokasi dengan oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan isu tersebut untuk muatan muatan politik tertentu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Gercin Indonesia, Prof. Dr. dr. James Tangkudung Sportmed.Mpd mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa lima butir yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dalam menjaga persatuan dan Pancasila tersebut, ada oknum-oknum yang ingin melakukan kekacauan dan mengadu domba dengan tujuan-tujuan tertentu.

“Oleh karenanya, saya menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh tujuan-tujuan oknum tertentu yang ingin mencari nama. Kita harus sadar menyikapi kondisi tersebut jangan sampai kita ikut-ikutan,” urainya.

Ditambahkan James agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh Aturan dan Kebijakan OTSUS Papua dalam implementasi di lapangan terutama soal kewenangan lokal Rakyat Papua dalam NKRI sesuai OTSUS dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang sama hak dan kewajiban, sejahtera, adil dan makmur.

Ditempat yang sama juga diungkapkan Sandra Charlotte, Wakil Sekjen Gercin. Wanita yang juga menjabat sebagai Sekjen Forum Komunikasi kita Pancasila mengungkapkan, setelah dilakukan SWOT-Analysis, terdapat kelemahan-kelemahan di lapangan dalam hal implementasi.(han)

About redaksi

Check Also

KPU Kota Semarang Mulai Distribusikan Logistik Pemilu Ke Kecamatan

Semarang,koranpelita.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang secara perdana mendistribusikan logistik Pemilu 2024 khususnya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.