www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Menyikapi adanya penambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), wakil rakyat di provinsi pun menyorot tajam.
Pasalnya Komisi III DPRD Kalsel, sudah sejak lama mendorong agar tata kelola pertambangan di provinsi ini dapat berjalan sesuai harapan. Sehingga kedepan tidak menyisakan dampak yang merugikan bagi daerah.
Karena itu, dinas yang menangani serta aparat hukum dapat menindak tegas hingga tuntas jika ditemukan adanya penambang yang tak sesuai ketentuan dan aturan.
” Dewan dari dulu sudah mendorong agar aparat hukum yang punya ranah kewenangan dapat menindak tegas pelaku ilegal mining ini,” tegas H Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi, dihubungi, Jumat (2/8/2019) petang.
Dengan tindakan tegas dan sanksi berat, lanjut Riswandie, maka para pelaku tambang liar bisa menjadi jera, sehingga lingkungan didaerah bisa lebih tertib dan dapat terjaga.
Riswandie juga mengapresiasi positif kinerja ESDM dan kepolisian yang belum lama tadi berhasil menggulung petambang tampa izin (PETI) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
Diapun meminta aparat hukum untuk menindak tegas hingga tuntas soal tersebut.
Sehingga kedepan tata kelola pertambangan di Kalsel dapat lebih bagus lagi.
” Memang untuk penindakan itu ranahnya aparat hukum. Jadi kita serahkan saja penanganan selanjutnya ke penegak hukum,” kata Riswandie.
Dewan imbuh dia, hanya memiliki sisi pengawasan secara umum, dan kini pun sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang tak lama lagi akan rampung.
Perda tersebut nantinya akan mengatur tatakelola pertambangan di Kalsel.
Sebelumnya pekan tadi, ESDM Provinsi Kalsel bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan tiga kegiatan operasi pertambangan ilegal di Kabupaten Tanah Laut yang kini sudah ditangani aparat kepolisian.
Temuan tersebut, menjadi atensi khusus Komisi III DPR RI, saat audien bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( FORKOPIMDA) Provinsi Kalsel, yang dilangsungkan di Polda Kalsel Kamis (1/8/2019) kemarin.
Salah satu senator pusat dalam rombongan yaitu, Habib Aboe Bakar Al-Habsy, menyoroti atas operasi penambangan ilegal yang masih terjadi di provinsi.
Diapun meminta agar penegakan hukum di Kalsel harus dilaksanakan
“Intinya penegakan hukum di semua bidang harus terus dilaksanakan,” sebut Anggota Komisi III membidangi hukum itu.
Berdasarkan informasi, penambangan ilegal itu, milik PT Dwi Guna Laksana (DGL) yangmana perusahaan tersebut belum membuat Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).
Kemudian ada juga di area Relenguish atau penciutan PKP2B milik PT. Jorong Barutama Greston (JBG).
Selain itu, juga ada operasi pertambangan ilegal di area konsesi dalam PT. Basmo Indo Mandiri. (Ipik)
