Jakarta, Koranpelita.com
Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan visi Indonesia kedepan sangat aspiratif dan membumi khususnya akan melanjutkan program infrastruktur, meningkatkan kinerja pemerintahan dan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif.
Tak pelak hal ini diapresiasi Prof. DR. Irwannur Latubual, MM. MH. PhD selaku Raja Buru.
Menurutnya Pemerintah Presiden Joko Widodo periode kedua yang akan datang harus lebih memperhatikan dan mensejahterakan Raja atau Sultan. Karena, menurut Raja Buru kepala negara memiliki visi misi harus bertanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin akan tetapi lebih mementingkan rakyat dari pribadi.
“Yang pertama seorang kepala negara itu punya visi misi dan yang kedua itu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya semata sebagai seorang figur. Tetapi seorang pemimpin lebih mementingkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi dan keluarga,” ujar Prof.DR. Irwannur Latubual, MM, MH, PhD selaku Ketua LN PKRI kepada KORANPELITA.COM, belum lama ini di Jakarta.
Dikatakan Prof Irwannur, saat ini banyak yang dinobatkan sebagai gelar raja kehormatan. Akan tetapi, jika pemimpin bangsa yang dianggap hebat disampaikan dia, bisa mengembangkan segala kemampuan spiritual untuk membangun Indonesia.
“Orang hebat (pemimpin) yang mengerti jati diri tentang dirinya, sehingga bisa mengembangkan kemampuan spiritual yang mampu mengarahkan segalanya untuk kepentingan bangsa untuk bangun Indonesia,” urainya.
Lebih lanjut Prof Irwannur menyarankan untuk Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan harus dibedakan dan terpisah. Kedepannya Pemerintah yang berjalan nantinya dapat membentuk Kementerian Kebudayaan yang baru.
“Menteri di Kebudayaan dan Pendidikan harus dipisahkan khusus. Dipisahkan harus ada Menteri Kebudayaan,” tuturnya.
Namun, Prof Irwannur merinci mendatang akan mengadakan rapat Nasional sesama raja-raja dan Dewasa Adat yang terdapat di Nusantara. Terlebih, dia mengklaim tidak ingin mencari kekuasaan dan sebaliknya, dirinya mempunyai kekuasaan sejak terlahir dari trah keluarganya.
“Kami akan rapat kepada raja dan sultan yang mana raja nasional dan kita akan sampaikan nanti dijelaskan didewan adat nasional. Kami tidak mencari kekuasaan karena kami sudah punya kekuasaan, kami lahir dari kecil sudah mempunyai kekuasaan,” imbuhnya.
Ditambahkan Prof Irwannur dari Pemerintahan sebelumnya, Pemerintah harus berbuat untuk bangsa hingga akhirnya tombak kepemimpinannya. Kembali, Irwannur menegaskan pemimpin Kerajaan dan Kesultanan harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.
“Kita lihat dari presiden ke presiden artinya berpikir hari ini berbuat untuk bangsa dan negara. Tujuan berbuat untuk bangsa karena masa jabatan yang menikmati rakyat. Harapan kita agar kesejahteraan raja dan sultan diperhatikan,” ungkapnya.
Kedepannya, tambah Prof Irwannur perlunya ada revisi Undang-Undang tentang hukum adat. Terlebih, Raja Buru menambahkan, sesuai dengan konstitusi Irwannur Latubual menilai raja dan sultan berada didalam kerangka Bhineka Tunggal Ika.
“Yang pertama kita juga meminta revisi undang-undang yang terbaik agar ada hukum adat. Kita berada dibingkai Bhineka Tunggal Ika sesuai Pancasila sesuai dengan konstitusi kita,” tandasnya.(han)