www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Untuk membantu pemerintah provinsi (Pemprov) khususnya pencapaian target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kalsel 2019, yang berharap dari optimalisasi kinerja semua unit terutama badan usaha milik daerah (BUMD), maka dewan akan melakukan evaluasi kinerja BUMD selama enam bulan berjalan di tahun 2019 ini.
Tujuannya, selain menjalankan fungsi pengawasan, juga untuk membantu eksekutif agar apa yang direncanakan dalam program kegiatan dan nota keuangan yang disampaikan awal tahun dan disetujui DPRD bisa direalisasikan pada akhir tahun anggaran.
” Untuk mendorong itu kita nanti akan serahkan ke komisi terkait untuk evaluasi BUMD ini,” ujar Ketua DPRD Kalsel, H Burhanuddin, kepada wartawan, di Banjarmasin, Rabu (10/7/2019).
Dewan menurut dia, selain memiliki fungsi legislasi, anggaran juga memiliki fungsi pengawasan. Sehingga dewan dalam hal ini komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan harus melakukan langkah pro aktif untuk membantu eksekutif.
” Jadi, diperintahkan atau tidak, Komisi II harus melakukanya untuk membantu eksekutif,” kata dia.
Burhanuddin yang juga ketua Banggar Dewan ini mengakui jika awal tahun, eksekutif mengajukan RAPBD, senilai
Rp. 6.266.672.647.547, dengan nilai belanja Rp. 6.331.672.647.547, sehingga terdapat selisih kurangn senilai Rp. 65 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Untuk itu lanjut dia, agar pada akhir tahun anggaran 2019 semua program kegiatan yang diusulkan dapat mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah provinsi maka dewan selaku bagian dari pemerintah daerah juga berupaya untuk mendorong dan membantu tercapainya target baik melalui dukung regulasi yang dibutuhkan maupun bentuk pengawasan.
” Sekali lagi saya tegaskan, nanti Komisi II sebagai leading sektor bidang ekonomi untuk melaksanakan evaluasi kepada BUMD ini guna mengukur kinerjanya,” sebut Burhanuddin.
Politisi partai Golkar ini menambahkan, bahwa Provinsi Kalsel tentunya sangat bangga, karena telah mampu meraih opini WTP sebanyak enam kali berturut turut.
Prestasi gemilang diatas tentunya harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi melalui sinergi yang saling menunjang.
Dari itu, dewan selaku legislatif juga terus mendorong eksekutif untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya, diantaranya yaitu menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPPA) APBD 2018 yang sudah diselesaiakan oleh pemerintah provinsi. (Ipik)
