www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Memanfaatkan momentum Mayday tahun ini, Rabu (1/5/2019) pagi tadi, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Sarikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi turun kejalan.
Merekapun menyambangi sejumlah lembaga, salahsatunya, kantor DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Dihalaman kantor DPRD tingkat provinsi itu, ratusan massa pun membentangkan spanduk sambil berorasi terkait ketidakpuasan hingga menuntut elemen pemerintahan, khususnya dinas tenaga kerja agar lebih memperhatikan nasib ribuan pekerja metal di Kalsel yang selama beberapa tahun ini dirasa sangat memprihatinkan.
“ Kita ingin pemerintah daerah memperjuangkan perbaikan nasib kita,” sebut Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto saat itu.
Diapun menilai meminta agar pemerintah dapat bertindak tegas dan jangan bersikap tidak berani terhadap perusahaan.
Dibawah kawalan ketat aparat kepolisian saat itu, sedikitnya ada lima poin penting yang disampaikan selain peningkatan upah, jaminan kesehatan dan pensiun, sistem, turunkan tarif listrik dan sembako hingga hapuskan sistem outsourching,
Beruntung di hari libur ini, unjukrasa mereka disambut langsung Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzy.
Ketua komisi membidangi kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan inipun, mengapresiasi posisti aksi massa pagi itu.
Bahkan, wakil rakyat yang dikenal gigih dan vokal karena kerap bersuara lantang untuk memperjuangkan perbaikan pembangunan diberbagai sektor ini, berjanji akan meminta keterangan sejumlah instansi terkait, untuk mempertanyakan kembali beberapa persoalan yang dialami para perkerja yang ada di Kalsel ini.
“ Nanti saya akan memanggil instansi terkait ini untuk meminta keterangan dan mencari solusi yang terbaik,” tegas Yazidie, disambut riuh tepuk-tangan massa.
Usai aksi, politisi PKB ini mengatakan, sebenarnya lima poin tuntutan FSPMI, sudah ditindaklanjuti komisi IV seperti peningkatan dan pemanfaatan kesehatan dan pensiuan jaminan pensiun melalui BPJS.
Namun begitu komisinya terus akan meningkatkan kordinasi dengan BPJS, sehingga apa yang menjadi hak para buruh ini betul-betul dipenuhi kendati standarnya masih kelas tiga.
Adapun tuntutan turunkan harga listrik dan sembako, juga sudah beberapa kali disuarakan oleh komisi II dan III.
Bahkan sudah melakukan koordinasi di tingkat pusat seperti DPR. Namun, karena menyangkut kebijakan nasional, maka tentunya pucuk pimpinan ditingkat pusat yang dapat menentukan.
Kemudian, terkait peningkatan dan pendapatan para pekerja sudah dilakukan.
Komisi IV kata dia sudah berhasil mengupayakan hingga naiknya upah buruh dari semula hanya 1 juta menjadi 1.5 juta rupiah. Namun akan diupayakan agar upah tersebut mencapai standar upah minimum provinsi (UMP) sebesar, 2.5 juta rupiah. Begitu pula terkait penghapusan tenaga outsourching.
Komisi IV lanjut Yazidie, sudah lama meminta kepada penyelenggaran untuk merubah sistem yaitu tidak lagi menggunakan pihak ketiga, tetapi mengadakan kontrak pribadi langsung dengan para pekerja dengan penghitungan upah atau gajih berdasarkan lama masa kerja, dan jika dimungkinkan secara berjenjang bisa ditepatkan diposisi yang sesuai keahlian, dan kemudian mereka memiliki jaminan karir.
Begitu pula adanya usulan cuti melahirkan bagi pekerja wanita, komisi membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial inipun sangat sepakat. Seharusnya lanjut dia, satu bulan sebelum melahirkan dan tiga bulan setelah melalirkan harus melakukan cuti kerja.
“ Kita di komisi IV tetap akan mengupayakan peningkatan yang suarakan rekan-rekam pekerja,” pungkasnya. (ipik)
