Subiyanto : UU Pemilu Harus di Revisi

Subiyanto : UU Pemilu Harus di Revisi

Jakarta,Koranpelita.com

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) akan melakukan sinkronisasi regulasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Anggota DJSN Ahmad Subiyanto dari unsur pekerja mengatakan, bahwa pihaknya akan mengusulkan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Menurutnya, UU pemilu saat ini tidak memuat aturan jaminan sosial bagi pekerja KPU ad hoc.

“Undang – Undang nomor 7 itu perlu juga dibuatkan statemen bahwa setiap orang yang bekerja dalam proses penyelenggaraan pemilu wajib dilindungi dalam program jaminan sosial.  (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) supaya Kementerian Keuangan punya dasar hukum untuk membuat anggaran,” kata Subiyanto  pada acara rapat evaluasi Implementasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Pemilu bersama KPU, Bawaslu dan Kementerian Keuangan di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin (29/4/2019).

Subiyanto mengungkapkan bahwa banyak petugas pemilu maupun pengawas pemilu yang sakit atau meninggal dunia tidak tercover jaminan sosial. Dari total sebanyak 304 petugas pemilu meninggal dunia dan 2.209 petugas pemilu sakit, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan santunan Jaminan Kematian kepada pekerja penyelenggara pemilu 2019 sebanyak 8 orang dengan nilai santunan per orang masing-masing Rp 24.000.000 yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atas inisiatif sendiri.

“Hasil rapat kali ini kita memang ada tugas untuk sinkronisasi regulasi. Kementerian Keuangan belum bisa menganggarkan karena tidak ada statement itu,” katanya.

Pihaknya juga mendorong KPU RI dan Bawaslu RI untuk mendaftarkan pekerja penyelenggara pemilu 2019 agar semua pekerja terlindungi dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan). Terhambatnya pendaftaran perlindungan sosial bagi pekerja penyelenggara pemilu 2019 yang disebabkan karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur jaminan sosial bagi penyelenggara pemilu.

Kendati demikian, Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan KPU RI untuk pemberian santunan kepada petugas pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Adapun formula nilai santunan sebagai berikut:
a. Santunan Kematian Rp 36.000.000 (48x honorarium + biaya lain-lain terkait pemakaman). b. Cacat Permanen Rp 30.800.000 (56x honorarium). c. Luka Berat Rp 16.500.000 (30x honorarium). d. Luka Sedang Rp 8.250.000 (15x honorarium).

“Kasus meninggalnya ratusan petugas KPPS, dan sakitnya ribuan petugas KPPS paska pencoblosan Pemilu 2019 perlu mendapatkan perhatian serius.
Sebagai petugas yang dipekerjakan oleh Negara, seharusnya negara juga mengalokasikan anggaran untuk menjaminnya karena 8,2 juta petugas pemilu belum terdaftar dalam sistem jaminan sosial,” ujar Subiyanto. (Vin)

About ervin nur astuti

Check Also

Indeks Khusus Emiten Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Diharapkan Tarik Potensial Investor

Jakarta, Koranpelita.com Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendorong penguatan indeks …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca