Jakarta, Koranpelita.com
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah berjalan lancar dan damai. Hasil akhir akan diumumkan tanggal 22 Mei 1019.
Meskipun ada riak-riak kecil dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut harus disikapi dengan bijaksana.
Wacana rekonsiliasi muncul akibat saling mengklaim menang oleh kedua paslon yang berdampak pada grasroot hal ini buah dari ketidak jujuran dan kebenaran.
Silang pendapat merupakan roh demokrasi yang harus dihormati semua pihak karena dilindungi undang-undang.Terpenting dalam Pemilu yang perlu dikedepankan adalah kejujuran dan kebenaran sehingga masyarakat percaya akan kinerja penyelengara pemilu. Benarkah?
“Sebetulnya untuk menjustivication kan kejujuran dan kebenaran itu aja.Bukan rekosiliasi tapi kejujuran dan kebenaran itu yang harus ditegakkan, karena akan menjadi acuannya sehingga bisa kondusif. Siapapun akan terima.Dan itu kuncinya ada di KPU, kalau KPU independen?tunjukkan harus berani jujur.Insa Allah, Allah bersama kita,” ujar Prof Sumaryoto selaku Rektor Unindra ketika ditemui Koranpelita.com di kantornya belum lama ini di Jakarta.
Menurut Prof Sumaryoto pemilu 2019 akan kondusif jika hukum di tegakkan karena hukum adalah panglima bukan politik.
“Dari sudut pandang akademik kejujuran dan kebenaran adalah nomor satu baik itu riset, keilmuan,proses pembelajaran dan evaluasi.Kebenaran itu akan dijunjung tinggi dan itu mutlak,”tuturnya.
Disinggung terkait hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU pada 22 mei tambah Sumaryoto semua harus bisa legowo untuk menerima putusan tersebut asalkan prosesnya benar.
“Saya sebagai warga negara akan menerima siapapun Presidennya nanti tentu dengan harapan KPU bekerja jujur dan benar.Jujur belum tentu iklas tapi iklas pasti jujur,”tandasnya (Han)