Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (8/4).
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (8/4).

Rumah Tidak Layak Huni Tersisa 3,4 juta Unit

Jakarta, Koranpelita.com

Hingga kini jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai angka 3,4 juta unit. Sedangkan rumah yang sudah direhab sejak 2015-2018 sebanyak 987.047 unit.

Khusus untuk Kabupaten Pandeglang, Banten, pemerintah akan merehab atau bedah rumah sebanyak 1.200 unit.

Kegiatan ini dilalsanakan melalui Program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) atau biasa dikenal bedah rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kementerian PUPR akan terus mendorong pembangunan rumah yang layak huni untuk masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang rumahnya tidak layak huni akan di “bedah” menjadi layak huni dengan program BSPS,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (8/4).

Dalam kunjungan kerjanya, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid di dampingi oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita juga meresmikan rumah yang telah mendapatkan bantuan serupa.

Hingga kini jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia mencapai 3,4 juta seyelah sekitar 1.000 unit dibedah.

Adapun jenis dan besaran dana bantuan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) di daerah provinsi sebesar Rp17,5 juta. Rinciannya adalah bantuan bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja Rp2,5 juta.

Khusus di pulau-pulau kecil dan pegunungan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Rp35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp5 juta.

Untuk Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) total bantuannya Rp35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp30 juta dan sisanya untuk upah kerja sebesar Rp5 juta.

“Bantuan stimulan untuk pembangunan baru yaitu Rp35 juta dan Rp17,5 juta untuk peningkatan kualitas. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak, tapi kami mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangu n rumahnya secara bergotong royong. Pengerjaannya nanti juga dilakukan secara swadaya dan saling membantu antar warga,” terangnya.

Sementara  Bupati Pandeglang Irna Narulita menerangkan program BSPS sangat membantu masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni sehingga membantu menunjang pertumbuhan perekonomiannya. (oto)

About djo

Check Also

Bulan September 2024, Jateng Alami Inflasi 0,05 Persen

–Pemprov Terus Pantau Harga Pangan SEMARANG,KORANPELITA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Jawa Tengah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca