Tim IT BPN Agus Maksum
Tim IT BPN Agus Maksum

17,5 Juta DPT Janggal, BPN Bantah Delegitimasi KPU

Jakarta, Koranpelita.com

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah upayanya menggembar-gemborkan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) janggal sebagai upaya deligitimasi terhadap penyelenggara Pemilu 2019.

“Sangat keliru jika ada anggapan ini kepentingan BPN 02 untuk mendelegitimasi KPU dan stigma negatif lainnya,” kata tim IT BPN Agus Maksum pada jumpa wartawan di Grand Ballroom Ayana Hotel, Senin (1/4/2019).

Menurut Agus, persoalan DPT yang karut marut merupakan kepentingan bersama. Tidak hanya bagi BPN, namun juga bagi kontestan lainnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Bahkan, ini demi kepentingan KPU juga, yakni menghadirkan KPU yang berkualitas, dengan DPT yang kredibel supaya proses pemilu berjalan jujur adil damai. Kami ini membantu KPU untuk benar- benar menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, kredibel dan dapat dipercayai oleh pemilik hak pilih,” ujar Agus.

Sementara itu Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan pasifnya TKN dalam hal temuan karut marutnya DPT Pemilu 2019 ini.

TKN dianggap tidak mempersoalkan DPT yang janggal. Padahal, itu merupakan potensi kecurangan dalam Pemilu.

“Kami sekaligus menyesal karena dari TKN 01 sama sekali tidak ada tindakan, tidak ada tanggapan. Seolah-olah semuanya baik-baik saja,” ujar Hashim.

Sebelumnya Tim IT BPN menemukan sejumlah kejanggalan dalam DPT Pemilu 2019. Beberapa temuan itu, antara lain ada 9,8 juta nama yang memiliki tanggal lahir sama, ada nama dalam DPT yang terbukti tidak memiliki KTP elektronik, bahkan ada nama dalam DPT yang memiliki NIK sama.

BPN telah menyerahkan temuan tersebut ke KPU. Tim IT BPN Agus Maksum mengatakan, KPU telah bersedia untuk menelisik temuan itu, apakah wajar atau tidak. (ist/esa)

 

 

About djo

Check Also

Terima Rektor Unnes, Bamsoet Dorong Penggunaan E-Voting

Jakarta,Koranpelita.com Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah bisa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *