-Anggota Fraksi NasDem MPR RI, Taufiqulhadi (kanan) . Anggota Fraksi PDIP MPR RI, Henry Yosodiningrat (kedua kanan) dan Mantan Kabag Humas BNN, Kombes Pol Sulistiandriatmoko, (kiri) Jumat (8/3) sebagai pembicara dan memberika pemaparan pada diskusi Empat Pilar MPR RI membahas tentang :” ‘Narkoba dan Kehancuran Kedaulatan NKR” di Gedung Parlemen Senayan Jakarta (Edm)
-Anggota Fraksi NasDem MPR RI, Taufiqulhadi (kanan) . Anggota Fraksi PDIP MPR RI, Henry Yosodiningrat (kedua kanan) dan Mantan Kabag Humas BNN, Kombes Pol Sulistiandriatmoko, (kiri) Jumat (8/3) sebagai pembicara dan memberika pemaparan pada diskusi Empat Pilar MPR RI membahas tentang :” ‘Narkoba dan Kehancuran Kedaulatan NKR” di Gedung Parlemen Senayan Jakarta (Edm)

Penegakan Hukum Narkoba Inkonsisten

Jakarta, Koranpelita.com

Mantan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Sulistiandriatmoko menegaskan, bahwa telah terjadi inkosistensi penegakan hukum dalam menerapkan sanksi terhadap sindikat pengedaran narkotika, sehingga berdampak pada terjadinya peningkatan korban nakoba yang semakin menakutkan setiap tahun.

Demikian ditegaskan Kombes Pol Sulistiandriatmoko dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Narkoba dan Kehancuran Kedaulatan NKRI” di Media Center DPR Senayan Jakarta, Jumat (8/3). Tampil juga sebagai pembicara Anggota Fraksi PDIP MPR RI Henry Yosodiningrat dan Anggota Fraksi NasDem MPR RI Taufiqulhadi.

Ditegaskannya, penerapan sanksi hukuman mati terhadap sindikat narkoba itu sudah dilaksanakan pada masa Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, sehingga terjadi penurunan penyalahgunaan narkoba yang sangt signifikan. “Ada sekitar 70 an pengedar narkoba yang dieksekusi mati saat itu,” papar dia.

Masalah sekarang adalah lanjut dia, pasca terjadi eksekusi mati di bawah kepemimpinan Budi Waseso, operasional kejahatan narkoba berubah secara “ship to ship”, di tengah laut. Itu terjadi karena merupakan bisnis besar. “Saya akui bahwa Pak Budi Waseso itu sudah ‘berdarh-darah’ dalam memberantas kejahatan narkoba,” kata dia.

Oleh karena itu lanjut Sulistiandriatmoko, mengingat darurat narkoba sudah masuki fase sangat berbahaya, maka diperlukan cara khusus dan penanganan khusus oleh aparat khusus. “Undang-undang Narkotika yang kita miliki sudah sangat representatif. Bahkan hingga hukuman mati. Kurang apalagi,” papar dia.

Sementara Anggota Fraksi PDIP MPR RI Henry Yosodiningrat mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan sikap aparat penegak hukum dan kepolisian yang tidak sensitif terhadap instruksi presiden di beberapa kali pertemuan, agar pelaku kejahatan narkoba ditembak mati.

“Dua kali presiden menegaskan tembak mati itu, Tetapi tidak di’follow up’ oleh aparat,” papar dia seraya menambahkan bahwa sebagai aktifis anti Narkoba dirinya khawatir aras pekembangan kejahatan Narkoba yang terus meningkat.

Ditegaskan Henry, pemerintah tidak perlu takut ancaman dari negara asal narkoba yang diselundukpan ke Indonesia. Memang, kata dia, di negara asal narkoba seperti Tiongkok, memproduksi narkoba bukan pelanggaran hukum, karena dia masuk wilayah hukum industri.

“Namun ketika dia masuk ke Indonesia, yang berlaku adalah hukum Indonesdia dan pelakunya bisa dihukum mati. Jadi persetan dengan tekanan pihak luar dalam kita menegakkan hukum,” papar dia.

Selain itu, Henry juga menyatakan marah atas sikap aparat yang dengan mudah membebaskan pengguna narkoba dengan mevonisnya dengan pasal rehabilitasi. “Yang memberi vonis rehabilitasi adalah hakim. Bukan aparat. Jadi ada yang tersakiti ketika orang tertentu dibebaskan, sementara orang biasa dihukum,” papar dia.

Sedangan Anggota Fraksi NasDem MPR RI, Taufiqulhadi mengatakan, ada masalah tertentu yang harus dipertimbangkan pemerintah Indonesia dalam menjatuhkan hukum mati kepada sidikat narkoba internasional yang tertangkap.

“Kita tidak ingin urusan luar negeri kita terganggu, akibat eksekusi mati terhadap warga negara asing yang tertangkap di Indonesia,” kata dia. (kh)

About dwidjo -

Check Also

Dewan Pakar Nasdem Selenggarakan FGD UU CK

Jakarta, Koranpelita.com Dewan Pakar Partai Nasdem mengelar Focus Group Discussion (FGD) selama satu pecan ke …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *