ISU SARA DALAM PILPRES-Anggota Fraksi PPP MPR RI, Syaifullah Tamliha, (kanan) bersama Manager Riset dan Program The Indonesia Institute (TII), Yossa Nainggolan (kiri) Jumat (1/3-2019) sebagai pembicara dan memberi pemaparan pada Diskusi Empat Pilar MPR RI, tentang :” ISU SARA dalam Pilpres Hancurkan kebhinekaan' yang diselenggarakan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Humas MPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta (edm)
ISU SARA DALAM PILPRES-Anggota Fraksi PPP MPR RI, Syaifullah Tamliha, (kanan) bersama Manager Riset dan Program The Indonesia Institute (TII), Yossa Nainggolan (kiri) Jumat (1/3-2019) sebagai pembicara dan memberi pemaparan pada Diskusi Empat Pilar MPR RI, tentang :” ISU SARA dalam Pilpres Hancurkan kebhinekaan' yang diselenggarakan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Humas MPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta (edm)

MPR: Pemimpin Kuat Didukung Multi Etnis

Jakarta, Koranpelita.com

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) MPR RI Syaifullah Tamliha mengingatkan para pasangan calon presiden untuk tidak fokus mencari kemenangan di suatu wilayah, seperti Pulau Jawa misalnya, karena akan berpotensi memunculkan semangat negara federal.

Demikian ditegaskan Syaifullah Tamliha dalam diskusi Empat Pilar MPR RI yang bertema “Isu SARA dalam Pilpres Hancurkan Kebinekaan” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta. Tampil juga sebagai pembicara Manager Riset dan Program The Indonesian Institut (TII) Yossa Nainggolan. 

Dijelaskan Syaifullah, kepemimpinan presiden terpilih yang hanya menang disatu wilayah akan banyak mengalami kendala. “Indonesia adalah negara multi etnis. Membutuhkan pemimpin yang super kuat, yang didukung semua pihak. Pemimpin yang kuat adalah yang didukung merata oleh multi etnis tersebut,” papar dia.

Menurut dia, bibit dari semangat kelahiran negara federal itu sudah muncul sejak awal reformasi. “Saya tidak tahu apakah semangat itu by desaign atau tidak. Namun, kecenderungannya tampak semakin besar. Oleh karena itu, semua pasangan calon harus mencari dan mendapatkan dukungan pemilih dari seluruh wilayah,” ujar dia.

Mustasyar (penasihat) NU Kalimantan Selatan ini juga mengkhawatirkan sikap “ugal-ugalan” sejumlah kepala daerah yang mendukung pasangat salah satu calon secara terbuka. “Sikap kepala daerah semacam itu pasti akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat yang dipimpinnya,” kata dia.

Lebih riskan lagi lanjut Syaifullah, bila calon yang didukung secara terbuka itu kalah dalam pemilihan presiden. Maka rakyat yang mereka pimpin akan tidak percaya kepada kepemimpinan mereka. Bisa-bisa rakyat mendesak mereka mundur dari jabatan, karena dianggap sudah tidak etis sebagai pemimpin.

Anggota Komisi I DPR yag menangani bidang intelijen itu, juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak berkhianat kepada partai pendukungnya hingga terpilih jadi kepala daerah. “Saya tidak perlu sebutkan, tetapi saya mengamati, bahwa ada dari mereka yang mendukung rival dari pasangan calon yang mendukung dia jadi kepala daerah,” ujar Syaifullah.

Terkait hiruk pikuk masalah SARA dalam Pilpres 2019 ini dia mengatakan, yang memicu masalah sara bukan karena faktor agama, tetapi faktor aliran. Juga bukan karena perang kultural, tetapi perang struktural. Oleh karena itu Syaifullah mengingatkan, jangan hanya karena perang aliran dan kultural, negara menjadi pontang panting.

“Ketua Umum PBNU yang memiliki hak veto itu, terlibat langsung dalam pertarungan SARA tersebut, dengan mengatakan secara terbuka di media massa bahwa  semua aliran yang ada salah yang betul hanya NU,” ungkap Syaifullah.

Dibagian lain, cendikiawan Muslim ini juga mewanakan masa jabatan presiden delapan tahu untuk satu periode saja. Alasannya, presiden bisa menuntaskan semua program-programnya. Kalau hanya lima tahun dan boleh mencalonkan diri lagi untuk yang keduakalinya, maka programnya tidak akan tuntas bila dia tidak terpilih lagi.

“Menurut saya, ini salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi hiruk pikuk pemilihan presiden yang sudah berdampak pada perpecahan dalam kehidupan masyarakat dan iklim politik dan keamanan yang membahayakan negara,” papar dia. (kh)

About redaksi

Check Also

Netralitas ASN dalam Pemilu, Pemprov Jateng Baca Ikrar Netralitas Setiap Senin

Semarang,koranpelita.com – Guna menjaga komitmen netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada perhelatan pemilu 2024, Pemerintah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *