DPRD Kota Depok, Selasa (26/2) lalu menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kota Depok masa sidang kedua tahun 2018-2019. Foto swd
DPRD Kota Depok, Selasa (26/2) lalu menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kota Depok masa sidang kedua tahun 2018-2019. Foto swd

DPRD Kota Depok Gelar Paripurna Laporan Hasil Reses

Depok, Koranpelita.com

DPRD Kota Depok, Selasa (26/2) lalu menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kota Depok masa sidang kedua tahun 2018-2019.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok Sri Kustiani menyampaikan agar Pemkot Depok meningkatkan pembangunan untuk Madrasah Negeri, baik Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang masih dirasakan kurang di Kota Depok. Menurutnya kondisi tersebut masih bertolak belakang dengan kondisi budaya masyarakat Kota Depok yang religius.

Selain itu juga Fraksi PPP mendorong dan mewujudkan Perda Anti Miras untuk merevisi PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peredaran Miras di Kota Depok yang masih belum maksimal untuk menangkal bahaya miras di masyarakat Depok. Terbukti semakin banyak jatuhnya korban miras di Kota Depok serta semakin maraknya tindak kriminilitas di Kota Depok yang disebabkan oleh konsumsi miras.

 “Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok menginisiasi pembentukan Perda Anti Miras dengan alkohol nol persen beredar di Kota Depok, kecuali untuk digunakan sebagai alat medis dan upacara keagamaan dengan merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Peredaran Miras di Kota Depok,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Yuni Indriany menyampaikan, pihaknya masih menyoroti seputar pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebab, lanjutnya, pembangunan RTLH sangat dibutuhkan oleh masyarakat prasejahtera.

Menyikapi hasil reses, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyambut baik hasil reses semua anggota legislatif. Menurutnya, pemerintah akan menindaklanjuti hasil reses, asalkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  (swd)

About dwidjo -

Check Also

DK  PWI, Independensi Harga Mati

Jakarta,Loranpelita.com Rapat konsolidasi Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia seluruh Indonesia, Senin siang ( 26/10 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *