Sidak - Plt Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja melakukan sidak pelayanan dan infrastruktur jalan di Kecamatan Babelan, Senin (25/2/2019). foto-humas

Plt Bupati Bekasi Sidak Pelayanan dan Infrastruktur Jalan di Babelan

Bekasi, KP – Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memulai agenda di awal pekannya dengan melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Babelan, Senin (25/2/2019).
Secara langsung Plt Bupati Bekasi Eka mengambil alih apel pagi yang diikuti seluruh Kepala Desa dan Lurah yang ada di lingkungan Kecamatan Babelan.

Eka Supria Atmaja mengajak para aparatur pemerintah baik di kecamatan maupun desa dan kelurahan untuk senantiasa melaksanakan tugas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Eka mengaku kedatangannya di Kecamatan Babelan untuk mengecek secara langsung kondisi pelayanan maupun infrastruktur yang ada di sana.
“Saya mendapat banyak masukan dan keluhan dari warga tentang Babelan, oleh karena itu saya datang langsung ke sini untuk melihat kondisi sebenarnya,” ucap Eka dalam apel pagi.

Dirinya juga menghimbau kepada para Kepala Desa untuk berperan aktif menyampaikan usulan yang benar benar prioritas seperti Infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya.

Selepas Apel Pagi Plt. Bupati kemudian segera mengecek proses pelayanan E-KTP di Kecamatan Babelan. Eka meninjau secara langsung untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat benar benar baik.

Seusai melakukan pengecekan pelayanan di Kantor Kecamatan Babelan, PLt Bupati Bekasi Peninjauan Infrastruktur Jalan di wilayah Kecamatan Babelan didampingi Camat, Kepala Desa, dan Unsur Dinas PUPR Kab.Bekasi melihat keadaan jalan raya Babelan mulai dari Perbatasan dengan Kota Bekasi hingga akses jalan menuju Buni Bakti.

Kepada awak media Eka Supria Atmaja menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah fokus mengembangkan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Termasuk wilayah utara Kabupaten Bekasi yang mencakup Kecamatan Babelan, Tarumajaya, Muaragembong, dan Cabangbungin. Di Bebelan kita fokus di Jalan Raya Kebalen, kita lihat jalan rusak, retak, dan bergelombang. Apalagi jalan ini kan jalan yang terintegrasi dengan wilayah Kota Bekasi,” kata Eka.

Eka melanjutkan, perbaikan ruas Jalan Raya Kebalen juga akan dibarengi dengan pembenahan saluran air (Drainase) serta jalur pejalan kaki (Pedestrian). Menurutnya, perbaikan jalan rusak di Kecamatan Babelan akan dilakukan secara bertahap.

“Kita juga ingin pembangunan dan perbaikan jalannya berkualitas, supaya selain bagus dan kuat kita juga akan buat drainase dan pendesterian. Agar kendaraan nyaman dan pejalan kaki nyaman,” ucapnya.

Dirinya berharap pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, sesuai tema pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat segera terwujud.

“Kita bertahap dan terus lakukan pengembangan serta perbaikan infrastruktur jalan. Nanti Desa dan Kecamatan lain juga, tiap tahunnya kita anggarkan pembangunan jalan itu,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha menuturkan, pada tahun 2019 Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,8 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Babelan.

“Untuk jalan rusak jalan Batas Kota – Pangkalan Babelan sepanjang 2,7 kilo meter akan ditangani sebesar Rp 9,9 miliar. Peningkatan struktur jalan Bojongkaratan, Bunibakti CBL sebesar Rp 7 miliar. Lalu ada penataan drainase dan trotoar sebesar Rp. 1,6 Miliar lokasi di perbatasan batas kota Desa Kebalen. Serta pelebaran jembatan Warung Ayu I dan II sebesar Rp 174 juta dan Rp 99 juta,” ujarnya.

Saat ini kata Iman, kegiatan tersebut sedang dalam proses lelang konsultan supervisi dan selanjutnya sekitar pertengahan bulan Maret sudah dilakukan lelang.
“Untuk proses lelang konsultan supervisinya sudah dari minggu kemarin. Kalau tidak ada halangan akhir April keluar SPK dan sebelum lebaran susah bisa dikerjakan,” katanya.

Selanjutnya, sambung Iman, untuk usulan jalan Desa Buni Bakti – Hurip Jaya (Kp.Sembilangan – Buni Bakti) sepanjang 2,8 kilo meter dengan lebar 5 meter serta Pantai Hurip – Hurip Jaya sepanjang 1,3 kilo meter jika memungkinkan akan di masukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019.
“Jika tidak memungkinkan di alokasikan pada APBD Kabupaten Bekasi tahun 2020. Mudah-mudahan bisa di ABT (APBD Perubahan) tahun 2019, sehingga pembangunan yang terintegrasi di wilayah utara Kabupaten Bekasi Segera Terwujud,” ucapnya. (ane/humas)

About dwidjo -

Check Also

Syafrudin Klaim Kota Serang Sudah Bebas Obat Ilegal 

Serang, Koran Pelita.com Walikota Serang Syafrudin mengatakan,  tahun ini sudah tidak ada lagi obat-obatan ilegal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *