www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Kebumen, KP
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak kaum perempuan sebagai tiang demokrasi untuk ikut serta aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2019.
Keberadaan pemilih perempuan tak bisa disepelekan. Dari 192 juta warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 96 juta diantaranya adalah perempuan.
Dengan adanya partisipasi perempuan dalam memberikan hak pilihnya, masa depan demokrasi akan terjaga dengan baik. Kehadiran perempuan akan membuat pemimpin maupun pemangku kebijakan senantiasa waspada dalam menjalankan amanah yang diberikan.
“Karena jika mereka salah langkah, ada kaum perempuan yang siap menghadangnya,” ujar Bamsoet usai melantik ribuan kader dan saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Pemenangan Bambang Soesatyo Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Minggu (24/2).
Dari pagi hingga sore, dia berkeliling melantik ribuan kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bamsoet pada tiga kecamatan di Kebumen, yakni Kecamatan Buayan, Rowokele dan Ayah. Pelantikan tersebut merupakan putaran hari ketujuh setelah sebelumnya politisi Partai Golkar ini menyelesaikan pelantikan puluhan ribu kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bamsoet pada 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dan 18 Kecamatan di Purbalingga.
Menyadari besarnya potensi pemilih perempuan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta para Caleg mengedepankan program-program yang pro kaum perempuan.
Semisal, menyentuh hati perempuan dengan program-program ekonomi kerakyatan, tersedianya akses pendidikan serta terjaminnya kesehatan. Ketiga hal inilah yang bisa menarik perempuan memberikan hak pilihnya di Pemilu 2019.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mencontohkan, di Amerika Serikat sebagai salah satu negara kiblat demokrasi, hak pilih perempuan baru diberikan saat ulangtahun kemerdekaan Amerika ke-144 tahun di tahun 1920. Sedangkan di Indonesia, hak perempuan untuk dipilih dan memilih sudah diberikan sejak usia 10 tahun kemerdekaan, yaitu di Pemilu 1955.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menegaskan, Presiden Joko Widodo bersama DPR RI selalu meningkatkan anggaran pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, dan insentif bagi keluarga tidak mampu. Pada tahun 2016 jumlahnya mencapai Rp150,8 triliun, meningkat menjadi Rp158,4 triliun di tahun 2017, dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi Rp161,9 triliun.
“Tak hanya memperhatikan sektor keluarga, perbaikan kualitas kesehatan ibu dan anak juga mendapat perhatian penting. Tingkat kematian ibu melahirkan berhasil diturunkan dari 4.999 di tahun 2015, menjadi 903 di tahun 2018. Tingkat kematian bayi juga berhasil turun dari 33.278 di tahun 2015 menjadi 9.825 di tahun 2018. Bayi penerima cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) berhasil naik dari 86,54 persen di tahun 2015 menjadi 92,04 persen di tahun 2017,” terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN ini menambahkan, atas kerja keras DPR RI dan pemerintahan Presiden Joko Widodo, baru di masa sekarang harga-harga kebutuhan pokok relatif terkendali. Bahkan disaat Idul Fitri, tidak pernah terjadi lonjakan harga yang signifikan sebagaimana yang sering terjadi di tahun-tahun sebelumnnya. (kh)
