Indonesia Pernah Terima Penghargaan PBB

Indonesia pernah memperoleh penghargaan dunia dari PBB karena mampu menurunkan tingkat fertilitas.

SOLO, KP
Tahun 1989 Indonesia mendapat penghargaan UN Population Award, karena Indonesia dalam waktu yang relatif singkat dapat menurunkan tingkat fertilitas dengan sangat drastis.

Sejak gerakan Keluarga Berencana (KB) bergulir sekitar tahun 1960an, dan pada tahun 1970 Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan program KB secara nasional.

Pada tahun 1980, KB merupakan bagian penting dari pembangunan di Indonesia dan KB juga merupakan bagian dari pembangunan daerah terutama di desa-desa. Berkat partisipasi masyarakat yang luar biasa, pembangunan KB dan Kependudukan di Indonesia dianggap berhasil dan bisa dijadikan contoh dunia, maka Indonesia mendapatkan penghargaan bergengsi dari PBB, berupa UN Population Award dan Haryono dianggap sebagai pelopor pembangunan KB dan Kependudukan di Indonesia dan dunia.

Haryono Suyono saat tampil panel bersama Prof Helen Herrman dari University of Melbourne, Australia, Prof Nicola Reavley dari University of Melbourne, Australia, dan Prof Adang Bachtiar dari Univesitas Indonesia, pada acara International Conference on Public Health (ICPH) di Solo, acara yang digagas oleh Prof Bhisma Murti, guru besar Universitas Sebelas Maret, Rabu, 13 Januari 2019, mengatakan bahwa, saat ini jumlah anak di bawah usia 15 tahun relatif rendah, usia 15 – 60 tahun jumlahnya sangat besar dan usia di atas 60 tahun jumlahnya juga sangat banyak. Untuk itu diperlukan adanya konsep pembangunan yang berkelanjutan.

ICPH ini dihadiri oleh sekitar 700 peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar peserta adalah dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Melihat data SDKI tahun 1982-2012 dan menurut Prof Terry Hull dari Australian National University, Total Fertilily Rate atau TFR turun dari 4,0 pada tahun 1982 menjadi 2,2 di tahun 2002 dan naik lagi menjadi 2,4 pada tahun 2008.

Lebih lanjut Haryono mengatalan bahwa, pada tahun 2018 yang lalu, pemakaian alat kontrasepsi di Indonesia rata-rata telah mencapai 64 persen, hal ini termasuk pemakaian KB modern yang terlihat stabil, sedangkan KB tradisional cenderung meningkat. Berkat pemerintah memprioritaskan pembangunan di desa, maka jumlah kelahiran di desa mulai menurun, sedangkan kesempatan belajar dan bekerja bagi wanita meningkat dengan sangat tajam.

Mantan Kepala BKKBN ini membeberkan bahwa, akhir-akhir ini mulai muncul persoalan baru akibat adanya Bonus Demografi. Persoalan baru itu antara lain, Indonesia memasuki era ledakan pendudum usia produktif 15 – 60 tahun yang jumlahnya sangat besar pada kisaran 20 juta jiwa, dengan mortalitas dan fertilitas rendah. Kondisi sosial ekonomi masih relatif rendah, sedangkan tingkat pendidikan masyarakat baik untuk laki-laki maupun perempuan sudah cukup baik, dan yang paling menonjol adalah aspirasi masyarakat sangat tinggi.

Dari hasil pendataan desa tahun 2018 terdapat 83.931 wilayah, diantaranya tercatat 75.436 desa/nagari dan 8.444 kelurahan serta 51 unit pemukiman transmigrasi. Dibanding tahun 2014, tahun 2018 lalu jumlah desa bertambah 1.741, dan untuk desa atau kelurahan yang memiliki tempat wisata naik menjadj 1.734. Dari hasil pendataan tersebut terlihat jumlah desa meningkat tajam.

Dengan adanya dana desa yang jumlahnya mencapai 187 trilyun rupiah, jumlah desa mandiri meningkat dari 2.894 desa menjadi 5.559 desa, sedangkan desa tertinggal menurun, dari 19.750 desa menjadi 13.232 desa.

Dengan adanya modernisasi di desa, perempuan yang tidak pernah bersekolah mulai menurun, tingkat pendidikan SLTA telah mencapai 11,2 persen, sedangkan tingkat pendidikan tinggi telah mencapai sebesar 6,1 persen. Dengan demikian kesadaran hidup modern di desa telah meningkat, pendidikan dan cara hidup masyarakat desa juga berubah dan suasana desa terasa ada di kota.

BUMDes yang menjadi pusat kegiatan ekonomi keluarga pendukung pertumbuhan ekonomi desa, telah diikuti olwh banyak orang, dan telah terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat dan keluarga di desa. Langlah awal yang diperlukan adalah adanya Kolaborasi antar lembaga dan komitmen bersama, baik pemeringah maupun swasta, guna membangun masyarakat desa menjadi masyarakat yang bahagia dan sejahtera, demikian imbuh Haryono. (mdp).

About dwidjo -

Check Also

SMAN 8 Jakarta Bedah Asesmen Kompetisi Minimal

Jakarta, Koranpelita.com Pandemi Covid-19 tak membuat SMAN 8 Jakarta kehilangan semangat, malah sebaliknya beragam inovasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *