BPN-DPMPTSP Sepakat Sharing Data

BPN dan DPMPTSP menyepakati Kerjasama PKS Sharing Data dalam.upaya meningkatkan pelayanan masyarakat.

BEKASI, KP
Pemerintahan Kabupaten Bekasi melalui Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sepakati Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi terkait sharing data dalam pengurusan perizinan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi Deni Santo mengatakan perjanjian kerjasama yang baru dirintis ini mengenai sharing data tentunya ke depan akan dilakukan banyak lagi kerjasama.

“Yang dikerjasamakan saat ini sharing data. Khusus DMPTSP Karena kami telah mereport data-data izin lokasi pertanahan lainnya, penguasaan pemilikan tanah, existing penggunaan tanah. Tentunya data-data ini bermanfaat bagi Pemkab Bekasi dalam rangka pemberian izin dan pengendaliannya,”beber Deni Santo.

Lebihlanjut Deni mengatakan guna meningkatkan pelayanan ini perizinan satu pintu dengan yang lainnya karena lintas kewenangan.

“Proses sinkronisasi data dalam penyelesaiannya namun sesuai aturan. Artinya ada proses sinkronisasi kita ingin data yang betul-betul valid. Masing-masing instansi memberikan pertimbangan tentunya yang memberikan persetujuan kan di dinas selaku dinas satu pintu. Tetapi rujukan rujukannya kan kita beri dengan baik tepat sesuai aturan,”kata Deni Santo.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkab Bekasi H Uju mengatakan dengan adanya PKS di BP dan Pemkab Bekasi secara bertahap bisa di update terus.

“Namanya data itu kan tidak bisa diam. Perlu penangan dan pengelolalaan sesuai kontek kewenangannya. Next projek ada 8 terkait pertanahan tata ruang dalam rangka optimalisasi pelayanan pembebasan lahan,”papar H. Uju.

Plt Kepala DPMPTSP, Ida Farida menambahkan, Kerjasama PKS yang dilaksanakan merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan semua data-data di BPN sudah sangat lengkap.

Pihaknya tinggal melibatkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bekasi sehingga pelaku usaha bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal dan data didapat akurat,” kata Ida Farida usai PKS dengan BPN Kabupaten Bekasi di ruang Kantor Pemkab Bekasi Rabu 13 Februari 2019.

Dalam proses perizinan BPN diberikan waktu 10 hari dan DPMPTSP diberikan 2 hari. Ida berharap waktu yang diberikan bisa sama dalam sinkronisasi data. 

“Alangkah baiknya kita bersama-sama diberikan waktu yang sama diwaktu 10 hari agar team kami bersama-sama dari pemkab dengan BPN sehingga semua unsur didalam pelayanan itu menjadi klear dan pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal.

Selama ini alhamdulillah semuanya terjadi kesinkronan data. Cuman proses perubahan regulasi sangat begitu cepat jadi siapa yang lebih tahu untuk saling menginformasikan,”kata Ida.(ane)

About dwidjo -

Check Also

Sekda Buka Kegiatan Pengembangan Karir Bagi Pejabat Eselon III

Bekasi, koranpelita.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju membuka kegiatan Pembinaan Pengembangan Karir bagi Pejabat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *