Home / News / Menteri LHK Terima Penghargaan untuk Inovasi Sipongi dan Proper dari Wapres
Wakil Presiden Jusuf Kalla serahkan dua penghargaan kepada Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar. Pernghagaan itu adalah untuk inovasi layanan publik Proper dan Sipongi. Ist

Menteri LHK Terima Penghargaan untuk Inovasi Sipongi dan Proper dari Wapres

Jakarta, Koranpelita.com

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerima dua penghargaan sekaligus, yakni penghagaan inovasi pelayanan publik Proper dan Sipongi, yang merupakan dua inovasi dari KLHK.

Dua penghargaan itu merupakan yang terbaik dari Top 45 inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Tahun 2019.

Penghargaan diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara. Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla, didampingi MenPAN RB) Syafruddin, di Jakarta, Selasa (15/10).

Jusuf Kalla mengatakan inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa, dan memiliki nilai harga yang paling mahal. Lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif dan pengetahuan teknologi.

Diktakannya, Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan publik, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang paling penting adalah memberikan nilai tambah.

“Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa besar nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan dan bagaimana inovasi dan keamjuan itu dapat menolong masyarakat,” ungkap Jusuf Kalla.

Sementara Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau yang disebut Proper, dan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web atau yang disebut Sipongi, adalah dua inovasi pelayanan dari 45 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019.

Proper dan Sipongi berhasil menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini, yang kemudian di short listed menjadi Top 99 Inovasi pelayanan publik, hingga akhirnya menjadi Top 45.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa KLHK terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik, terutama untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. Penghargaan menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK,” ujar Siti Nurbaya.

Dikatakan Siti, selain dua inovasi di atas, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

Sipongi yang dikembangkan Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) KLHK, merupakan hasil pemikiran terkait efektifitas pengolahan dan pengumpulan data, yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya.

Sumber data itu adalah dari Terra Aqua (NASA), Terra Aqua (LAPAN), SNPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC) serta data cuaca dari BMKG. Data dalam Sipongi lebih akurat, karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya.

“Datannya juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/ mendekati waktu sesungguhnya). Ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam karhutla untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, sehingga dapat dilakukan pemadaman dini.

Sipongi berbasis web memiliki dual interface, yaitu internal interface dan public interface. Internal interface dapat diakses dengan menggunakan privilage berjenjang dengan tujuan untuk sistem komando cepat dari pimpinan kepada personil di lapangan.

Sedangkan public interface dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat secara luas diseluruh Indonesia. Dengan sistem ini memungkinkan masyarakat membuat pelaporan dan berdiskusi tentang kerhutla melalui akses call centre maupun jaringan media sosial.

Website Sipongi dapat diakses setiap saat di http://sipongi.menlhk.go.id. Sipongi telah menjadi rujukan dunia dalam pengembangan sistem pengendalian Karhutla, terutama oleh negara-negara pemilik lahan gambut. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Jangan Jadikan Rapimnas Golkar Munas Prematur

Jakarta, Koranpelita.com Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin menegaskan, makna dari prinsip musyawarah mufakat ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *