Home / News / Ketua DPR Minta Pemerintah Sikapi Pembocoran Data Penumpang Lion Air
Katua DPR Bambang Soesatyo sarankan Kemenkominfo dan Kemenhub minta penjelasan menejemen Lion Air. ist

Ketua DPR Minta Pemerintah Sikapi Pembocoran Data Penumpang Lion Air

Jakarta, Koranpelita.com

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, pembocoran data pribadi warga Negara Indonesia (WNI) kepada pihak asing tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan. Pemerintah harus memberi perhatian khusus atas kasus ini, terutama Menteri Informasi dan Kominasi dan Menteri Perhubungan.

Penegasan itu disampaikan Bambang Soesatro yang akrab dipanggil Bamsoet itu Kamis (19/09/2019) di Jakarta, terkait dengan pembocoran dan penyebarluasan data pribadi penumpang pesawat Lion Air yang mengakibatkan puluhan juta data pribadi WNI dikuasai atau disimpan pihak asing.

“Saya mendorong pemerintah, terutama Kementerian Informasi dan Kominikasi (Kemenkominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) minta penjelasan, dan pertanggungjawaban manajemen Lion Air atas kasus pembocoran dan penyebarluasan data pribadi puluhan juta penumpang Lion Air itu,” ujar Bambang Soesatyo.

Calon Ketua Umum Partai Golkar itu merinci kebocoran data puluhan juta penumpang maskapai penerbangan Lion Air, dan diunggah ke forum daring. “Data itu meliputi paspor, alamat, dan nomor telepon penumpang. Semua data itu disimpan Amazon Web Services (AWS),” jelas dia.

Tanpa bermaksud menuduh, kata Bamsoet, semua data itu berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Artinya, puluhan juta WNI berpotensi dirugikan oleh pihak yang menguasai data-data itu. “Pemerintah selaku pelaksana pelindung negara dan warga Negara harus menyikapi kasus ini, walau belum ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan data pribadi itu.

Sekalipun demikian tutur pengusaha muda ini, Pasal 26 UU No 11/2008 tentang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi untuk media elektronik harus disetujui pemilik data. Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa digugat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No.82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur soal perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. “Salah satunya menegaskan adanya perlindungan data pribadi dari kemungkinan penggunaan tanpa izin,” papat Bamsoet. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

Tujuh Pesan Presiden Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju

Jakarta, Koranpelita.com Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh pesan kepada para menterinya yang akan duduk dalam ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *