Home / News / Fachri Ali: Pemindahan Ibu Kota Menjadi Awal Periode “Post Java”
MENTERI LHK, Siti Nurbaya Bakar (tengha) memimpin FGD tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didampingi Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti, dan pemerhati masalah lingkungan hidup, dan konservasi alam, Judith J Dipodiputro (kiri) di Kantor KLHK, Jakarta, Rabu (18/9). kh

Fachri Ali: Pemindahan Ibu Kota Menjadi Awal Periode “Post Java”

Jakarta, Koranpelita.com

Pengamat politik Fachry Ali mengatakan, ketika Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8), maka dimulailah periode yang disebut Post Java. Ibu Kota baru Indonesia itu sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

“Saya menyebut saat ini periode Post Java. Mengapa? Karena telah berubahnya peta politik dan kekuasaan di Tanah Air yang semula berpusat pada tradisi dan gagasan Kebudayaan Jawa yang berpusat pada kekuasaan elite, kini beralih kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang bersifar egaliter,” ujar Fachry Ali di Jakarta, Rabu (18/9).

Fachry Ali mengungungkapkan itu saat memberikan masukan dan pandangan di acara Focus Grup Discussion (FGD) tentang Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota di Kalimanatan Timur yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu.

FGD dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya, sedangkan paparan KLHS disampaikan Irjen KLHK Laksmi Wijayanti, dan juga pandangan dari Judith J Dipodiputro selaku pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan.

Lebih jauh Facry Ali mengatakan, dalam gagasan politik Jawa, kekuasaan sangat elitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat. Politik Jawa berlangsung dalam jangka waktu sangat lama, sehingga memperngaruhi politik dan kekuasan di Tanah Air. Tetapi ketika situasi politik berubah yakni reformasi yang membuka kesempatan setiap rakyat bisa tampil dan bertarung dalam kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pilpres, politik Jawa berangsur berubah.

“Perubahan drastis terjadi saat Jokowi terpilih sebagai Presiden, terutama ketika dia menegaskan akan memindahkan Ibukota Jakarta ke Kalimantan, dan kemudian secara resmi mengumumkan tempat ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur, maka saya menilai, berakhirlah era kekuasaan Jawa,” papar Fachri Ali menjawab pertanyaan usai FGD.

Jadi, kata Fachry, Jokowi adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukan penunjukan dari elite. Jadi dia murni pemimpin yang berasal dari rakyat. Meski sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono juga dipilih oleh rakyat dalam Pilpres langsung 2004 dan 2009, tetapi pandangan dan kebijakannya masih bergantung pada pola gagasan kekuasan Jawa.

Mengenai FGD yang diselenggarakan KLHK, Fachry Ali sangat memuji, bukan saja karena srikandi yang berbicara memimpin FGD semuanya sangat pandai. Posisi KLHK sangat penting dan strategis, mengingat dalam perbincangan publik mengenai pemindahan Ibu kota, fokus perhatian masyarakat Indonesia maupun dunia tertuju pada aspek lingkungan dan daya dukung wilayah Kalimantan.

“Inisiatif KLHK mengumpulkan elemen masyarakat yang ahli dalam berbagai bidang sangat baik dan strategis dan banyak masukan yang postif dari FGD ini. Jadi saya sangat mendukung KLHK untuk terus menggelar FGD yang lebih fokus lagi, sehingga sejarah baru pemindahan ibukota dan awal periode Post Java berjalan mulus,” ujar Fachry Ali.

Sosialisasi Tata Ruang

Irspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti mengungkapkan, dalam proses pemindahan Ibukota ini, kita harus melihat bagaimana posisi Kalimantan Timur dalam konteks Indonesia secara keseluruhan, bagaiaman dispraitas terhadap provoinsi lainnya sehingga kita bisa menganalisasi berbagai hal dengan valid. “Visi kita, semua pembangunan dan persiapan ibukota harus “green” dan juga membangun kebiasaan dan budaya jalan kaki lebih dipraktekkan,” katanya.

Pihak KLHK akan terus melakukan FGD dengan para ahli, dan akan lebih fokus agar daya dukung lingkungan makin memadai. ”Kita juga mendapatkan banyak informasi terkait pemindahan ibukota ini. Identifikasi maslaah seprti kekhawatiran hutan Kalimantan rusak, ketersediaan air bersih, reaksi dunia luar atas hutan Kalimantan yang bisa rusak. Karena itu perlu kita sosialisasikan bagaimana tata ruang dan juga infrastruktur di sana,” katanya.

Sementara pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan Judith J Dipodiputro mengatakan sangat menghargai undangan Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya pada 100 eksekutif dari berbagai sektor. Baik yang bertugas di tingkat nasional, maupun daerah. Termasuk juga beberapa yang bertugas di luar negeri

“Walau kami hadir sebagai pribadi, namun menghasilkan FGD yang kaya juga karena kemajemukan latar belakang profesi dan sektor,” ujar Judith yang juga pemerhati masalah lingkungan hidup dan konservasi alam.

Menurut Judith, Kalimantan Timur cukup porak-poranda akibat pertambangan. Ini berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan kemiskinan. Bahwa Ibukota baru akan menjadi Rainforest City, itu komitmen yang luar biasa. Artinya akan terjadi reklamasi/pembenahan bekas-bekas tambang dan reforestasi.

Hal ini belum banyak terungkap ke publik. dikomunikasikan kepada masyarakat. Ini komitmen luar biasa dari pemerintah terhadap restorasi dan konservasi alam. Komunikasi ini juga perlu dilakukan secara aktif ke dunia internasional melalui perwakilan-perwakilan kita di manca negara. Ada salah persepsi dikalangan dunia, bahwa Ibukota baru akan membuka hutan. Padahal sebaliknya; merestorasi bekas tambang dan melakukan reforestasi.

“Yang amat menarik dan menjadi pencerahan dari FGD tadi adalah adanya beberapa peserta yang mewakili aspirasi suku asli, antara lain Ibu Rosaline Rumaseuw dari dari propinsi Papua dan Ibu Imas Shidiq dari suku betawi. Mereka menyarankan, pemerintah perlu membentuk tim yang secara khusus dan fokus pada penyertaan suku-suku asli dalam “growth” yang akan dihasilkan oleh kehadiran Ibukota baru,” ujar Judith.

Kemudian kata Judith, ada tantangan kita semua untuk membawa konsep kebhinekaan selangkah lebih jauh, yaitu konsekwen bahwa kita tidak saja bhinneka dari aspek kesukuan, tetapi juga dari pilihan pola hidup. Masih ada saudara kita di Kalimantan yang secara sadar memilih untuk tidak berkehidupan dalam peradaban abad 21 ini.

“Mereka memilih untuk berkehidupan peradaban yang lebih sederhana, mungkin peradaban 100-200 tahun lalu. Dalam konsep keadilan sosial, Pemerintah harus siap mengakomodasi permintaan suku-suku asli untuk memilih kehidupan yang mereka pahami dan inginkan,” paparnya. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

NKS Menulis Eropa-3: Sarungan & Legenda Mengelus Patung Tidur

Saatnya meninggalkan Brussel. Ibu Kota Belgia itu telah memberi saya banyak cerita. Ada cerita yang ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *