Home / News / Maksimalkan Atasi Kebakaran Hutan Dan Lahan

Maksimalkan Atasi Kebakaran Hutan Dan Lahan

Jakarta, Koranpelita.com

Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia khususnya di Sumatera dan Kalimantan akhir-akhir ini makin meluas dan berdampak pada perekonomian Indonesia hal ini tidak boleh terulang kembali.

“Dampak terburuk adalah
korban jiwa terbakar, gangguan ispa termasuk kerugian hutan berikut biodiversitynya, perkebunanan, kebun dan ladang masyarakat terus berlangsung,” ujar H Irwan selaku anggota DPR RI terpilih Periode 2019-2024 dapil Kalimantan Timur dari Partai Demokrat seperti release yang diterima redaksi KORANPELITA.COM, di Jakarta, Senen (16/09/2019).

Dikatakan Irwan belum lagi dari upaya pemerintah terlihat belum maksimal. Dari pemerintah pusat dan daerah seperti ada putus koordinasi. Dimana keseriusan pemerintah daerah juga patut dipertanyakan untuk mencegah Karhutla termasuk biaya pencegahan dan pemadamannya.

“Karhutla sendiri bisa terjadi karena perbuatan korporasi ataupun dari masyarakat sendiri. Bisa oleh perusahaan kehutanan ataupun perkebunan maupun oleh masyarakat yang berkebun atau berladang. Pola land clearing terus dibakar adalah cara lama yg belum bisa hilang,”terangnya.

Ditambahkan Irwan Karhutla biasanya banyak terjadi di areal Hutan Tanaman Industri, Kebun Sawit, Lahan Gambut, Ladang berpindah ataupun hutan atau lahan yg ada singkapan batu bara di permukaan tanah ataupun di dalam tanahnya. Biasanya kebakaran seperti ini tahan lama dan susah dipadamkan.

“Perbuatan membakar hutan, kebun dan lahan dengan sengaja untuk kepentingan apapun, dilarang oleh undang-undang. Ada tiga aturan UU yang melarang warga untuk melakukan pembakaran lahan,”urainya.

Anehnya menurut Irwan tetap saja terjadi kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.Padahal sudah dilarang oleh undang-undang.

1. UU No 41 Thn 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 berisi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun & denda maksimal Rp 5 miliar. Lalu, Pasal 78 ayat 4 berbunyi, pelaku pmbakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dengan denda maksimal sbesar Rp 1,5 miliar.

2. UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar, dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

3. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pasal 108 menyatakan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.(han)

About dwidjo -

Check Also

NKS Menulis Eropa-3: Sarungan & Legenda Mengelus Patung Tidur

Saatnya meninggalkan Brussel. Ibu Kota Belgia itu telah memberi saya banyak cerita. Ada cerita yang ...