Home / News / Waspadai Pihak Asing, Otsus Gagal Respon Permasalahan Papua
PARA pembicara: dari kiri kekanan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha, Anggita Komisi II Hakam Naja, Anggota DPD RI Marvin S Komber dan Ketua Papua Center Universitas Kristen Indonesia (UKI) Antie Soleman.

Waspadai Pihak Asing, Otsus Gagal Respon Permasalahan Papua

Jakarta, Koranpelita.com

Anggota Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menilai Undang Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) gagal merespon permasalahan yang ada di Papua, sehingga pendekatannya selalu parsial dan tidak koperhensif. Dana Otsus yang diberikan selama 20 tahun; sejak tahun 2001 sampai 2021 sejatinya bisa membuat perubahan yang signifikan.

“Apa yang terjadi hari ini, Papua adalah daerah termiskin yang mencapai hampir empat kali lipat (27 persen) dilihat dari standar nasional yang hanya 7 persen,” ujar Hakam Naja dalam diskusi “Membedah UU Otsus Papua: Telaah Upaya Pemeintah Redam Konflik di Bumi Cenderawasih, di Media Center Gedung DPR Senayan Jakarta kemarin.

Menurt Hakam, itu terjadi karena pembuatan UU Otsus Papua tidak komprehensif karena sangat terburu-buru. Akibatnya tidak berdampak dan memberikan performance, indikator dan perkembangan yang diharapkan. Prinsipnya ketika itu, yang penting Otsus Papua jalan dan penggelontoran anggaran terlaksana.

“Saya kira aspek konprehensif menjadi sangat penting untuk kepentingan Papua. Tidak cukup hanya dengan penggelontoran dana, dan tidak cukup hanya dengan pendekatan ekonomi. Tetapi memang harus multi aspek,” papar dia.

Kedepan lanjut Hakam, UU Otsus Papua yang memiliki banyak kelemahan itu harus diperbaiki. “Awal 2020 sudah harus dimulai melakukan penataan perubahan karena selama 10 tahun Otsus Papua belum memberikan dampak yang signifikan,” tegas Hakam.

Dia menekankan, salah hal yang sangat penting yang harus dilakukan adalah membuat ukuran-ukuran yang bisa dijadikan rujukan bagi pembangunan di Papua, yaitu pembangunan sumberdaya manusia. “Selain sumberdaya manusia harus menempati perioritas utama yang harus dibangun, adalah juga revitalisasi kelembagaan,” papar dia.

Dikatakan Hakam Naja lagi, barangkali pembangunan infrastruktur yang dibanggakan selama ini di Papua. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pembangunan infrastruktur itu sudah dapat dinikmati masyarakat Papua? Atau hanya orang-orang yang memiliki modal besar saja yang menikmati potensi keutuntungan ekonomi di sana.

Di sisi lain Marvin S Komber, senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua Barat yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskuisi itu mengakui, memang benar dana Otsus Papua itu belum bisa memberikan perubahan signifikan. Itu terjadi karena lambannya pemerinyah membuat peraturan pemerintah (PP) yang menjadi juklak dari pelaksanaanya.

Ditegaskannya, sejak UU Otsus Papua dilaksanakan tahun 2001, baru ada satu PP yang diterbitkan, sehingga dalam pengimplementasiannya mengalami banyak kendala “Padahal, kalau kita mau konsekuen melaksanan UU Otsus itu, tidak akan mungkin ada masalah, tidak mungkin ada gejolak dan kemisikinan pasti berkurang,” ujar dia.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menilai harus ada sikap saling percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah dalam mengeloa otonomi khusus (Otsus) Papua. Dengan demikian dana Otsus yang digelontorkan pemerintah harus disambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi.

“Ada keinginan pemerintah agar Papua tidak terpisahkan dari NKRI dan tambah kemakmuran. Dana Otsus sudah digelontorkan, tinggal masyarakat Papua menyambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan sampai bupati bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Satya

Dalam diskusi itu, Satya selaku pimpinan komisi yang membidangi pertahanan dan politik luar negeri menekankan agar pihak-pihak luar berhenti memprovokasi Papua. Sebagai contoh, ia menyebut manuver politik yang dilakukan Benny Wenda yang menggalang dukungan pihak internasional yang sudah dalam tahap mengancam kedaulatan NKRI.

“Benny Wenda bukan WNI lagi, sehingga dalam aspek politik luar negeri Indonesia, saya khawatir terkait apa yang dilakukannya karena masih ada gerakan itu,” katanya menambahkan, ada skenario agar Benny Wenda berperan seperti Ramos Horta dalam memperjuangkan kemerdekaan di Timor Timor. Pemerintah harus tegas terkait Benny.

Terlepas dari regulasi tadi, Otsus juga harus memberikan penghormatan pada hak dan kebudayaan masyarakat Papua. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Papua Center Universitas Kristen Indonesia (UKI), Antie Soleman.

Ia menyebut, yang dibutuhkan masyarakat adalah kepercayaan dan ke depannya pembangunan sekolah yang baik, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi warga Papua.

Langkah itu menurut dia dalam rangka penciptakan dan pembangunan berjalan manusiawi. “Berikan guru-guru yang hebat bercerita bagi anak-anak Papua, lalu Kementerian Kesehatan harus berantas malaria disana,” ujarnya. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

DPR RI Raih Penghargaan Indonesia Digital Initiative Awards 2019

Jakarta, Koranpelita.com Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali dibanjiri penghargaan. Kali ini datang dari ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *