Home / Politik / Warga Pemberantasan Korupsi Dukung Revisi UU KPK

Warga Pemberantasan Korupsi Dukung Revisi UU KPK

Warga Pemberantasan Korupsi Dukung Revisi UU KPK

Jakarta,koranpelita.com

Rencana adanya Revisi Undang-Undang (RUU) KPK akhir-akhir ini cukup menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Di satu sisi ada kalangan yang mendukung perlunya revisi UU KPK dengan argumen bahwa sudah saatnya lembaga anti rasuah itu memiliki payung hukum yang pasti dan lebih jelas. Sementara kalangan yang lain menganggap bahwa revisi itu justru akan melemahkan lembaga yang menjadi momok para koruptor.

Namun, di tengah kontroversi Revisi RUU KPK tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rupanya juga sudah mengeluarkan hasil auditnya terhadap KPK. Hasil audit BPK memberikan Status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Terhadap Laporan Keuangan KPK Tahun 2018.

Warga Perduli (WP) KPK, menilai revisi tersebut bukan untuk melemahlan KPK, tapi malah dapat menguatkan lembaga anti rasuah tersebut. Demikian disampaikan, Pengamat Politik, Wempy dalam jumpa pers Warga Peduli KPK, atau WP KPK di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Wempy mendesak, agar adanya pengawasan. Pasalnya, ada dana miliaran rupiah yang bersumber dari APBN penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabankan. “Namun, demikian hasil audit hasil laporan keuangan KPK tahun 2018 lalu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan wajar dengan pengecualian,” ujar Wempy.

Menurutnya, pengawasan seperti KPK memang harus ada, agar kekuatan politik tidak dapat mengintervensi kasus korupsi. “KPK perlu diawasi biar on the track. Jangan superbody tidak bisa diawasi. Perlu lembaga pengawas (badan pengawas KPK),” katanya. Bila ada yang menolak, dikatakannya, orang itu belum membaca dari RUU KPK.

“Alasannya perkuat posisi KPK, sebagai lembaga hukum. Kalau tidak diawasi akan bahaya, digunakan kekuatan politik. Biar terjadi kekacauan hukum,” tegasnya. Namun demikian, khusus untuk Badan Pengawas KPK, dijelaskannya, hal tersebut diserahkan pada presiden dan DPR untuk membahas siapa saja yang akan diduduki badan tersebut.

“Isinya bisa dibicarakan antar DPR dan Presiden. Jumlahnya jangan terlalu banyak, sekitar 5 atau 6 orang. Yang penting berkualitas, tidak terlibat masalah hukum, bisa dari LSM, Akademisi atau profesional,”katanya.  (Vin)

About ervin nur astuti

Check Also

Perlunya Pendekatan Kebudayaan untuk Atasi Permasalahan di Papua

Tangerang,  Koranpelita Isu Papua yang terus menjadi perhatian masyarakat mendorong kalangan aktivis muda menyelenggarakan Dialog ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *