Home / News / Presiden Serahkan SK TORA Perdana untuk Masyarakat Kalimantan
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyerahkan SK TORA kepada masyarakar se Kalimantan, Kamis (5/9/2019). Ist

Presiden Serahkan SK TORA Perdana untuk Masyarakat Kalimantan

Pontianak, Koranpelita.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hutan Adat bagi penerima yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Penyerahan dilakukan di Taman Digulis Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019).

SK TORA tersebut meliputi lahan yang tersebar di 10 kabupaten dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya Presiden mengatakan, pemberian SK TORA ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

Menurutnya, SK TORA nantinya akan memberi kepastian bagi masyarakat yang telah menempati dan mengupayakan lahan yang berada di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu 20 tahun. “Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini ada kepastian hukumnya kalau sudah pegang ini,” kata Presiden .

Selain untuk memberikan kepastian hukum, lanjut Presiden , SK TORA juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan melalui pengelolaan lahan agar menjadi produktif. Penerima SK ini nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar terbit sertifikat hak atas tanah dengan nama sesuai yang tertera dalam SK tersebut.

Di seluruh Indonesia, kata Presiden, pemerintah akan melakukan redistribusi lahan dari kawasan hutan seluas kurang lebih 2,65 juta hektare untuk masyarakat. Penyerahan SK kepada masyarakat tersebut merupakan wujud komitmen Presiden dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, utamanya yang berada di dalam kawasan hutan, melalui reforma agraria.

“Artinya yang pegang lahan ini tidak hanya yang besar-besar/korporasi. Saya selalu sampaikan, saya tidak pernah memberikan kepada yang besar-besar/korporasi, tetapi kepada yang kecil-kecil yaitu rakyat,” tegas Presiden.

Presiden pun berharap agar masyarakat penerima SK TORA dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan tersebut dengan baik.

“Nanti, kalau saya sudah mendapat laporan, ‘oh tanaman jengkolnya sudah bagus-bagus, produksi singkongnya juga baik, duriannya sudah tinggi-tinggi dan sudah menghasilkan’, maka saya akan datangi. Datang untuk panen duren, panen singkong, dan panen produk-produk lainnya,” tandasnya.

SK Hutan Adat

Untuk diketahui, selain menyerahkan SK TORA, Presiden juga menyerahkan SK Hutan Adat kepada masyarakat adat di Kalimantan Barat. SK tersebut meliputi Hutan Adat Rage, Gunung Temua, dan Gunung Jalo di Kabupaten Bengkayang dengan luas keseluruhan 535 hektare. Selain itu juga diserahkan SK yang meliputi Hutan Adat Bukit Samabue dan Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak dengan luas mencapai 1.110 hektare.

TORA dari Kawasan Hutan merupakan salah satu kegiatan strategis nasional yang sangat bermanfaat dalam mengatasi konflik pemanfaatan lahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama petani penggarap di sekitar hutan.

Dalam RPJMN 2014-2019 yang juga merupakan salah satu Kegiatan Strategis Nasional menargetkan tersedianya lahan TORA dari Kawasan Hutan seluas 4,1 Juta Hektar yang diperuntukkan bagi masyarakat. Presiden telah menerbitkan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Perpres No.86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang merupakan acuan teknis pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Dalam penjelasannya Darmin Nasution melaporkan bahwa progres penyelesaian sampai dengan saat ini telah tersedia tanah/lahan dari kawasan hutan seluas 2.657.007 Ha (63 persen) dari target pelaksanaan yang terdiri dari beberapa kategori/kriteria, antara lain: Alokasi TORA dari 20 persen Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 429.358 ha.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif seluas 938.878 ha; Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas 39.229 Ha; serta permukiman transmigrasi, permukiman fasum-fasos, lahan garapan sawah dan tambak, Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian setempat seluas 1.249.542 Ha yang tersebar pada 26 Provinsi.

Penyerahan ini akan dilanjutkan untuk pencapaian target TORA dari Kawasan Hutan wilayah Kalimantan, yang meliputi 17 Kabupaten seluas 133.062,53 ha dengan rincian pembagian distribusi tanah seluas 86.252,94 ha. Seluas 46.809,53 ha diselesaikan dengan Perhutanan Sosial yang bukan berupa sertifikat tetapi akses dan boleh menggunakan lahan Kawasan hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Pemberian SK tanah dari Kawasan hutan untuk masyarakat diprogramkan sejak tahun 2016 untuk menjawab permasalahan keadilan ekonomi bagi rakyat, yaitu dengan cara memiliki asset dan kepastian atas tanah yang selama ini dikuasai tapi tanpa kepastian, juga memperoleh tanah segar yang dilepaskan dari kawasan hutan. Ini berarti juga memberikan kepastian hukum, selain untuk mengatasi konflik lahan terutama masyakat dengan petugas karena dianggap kawasan hutan.

Sekarang, dengan SK redistribusi ini menjadi tegas, bahwa tanah yang dikuasai menjadi milik dan akan disertifikatkan. Semua itu untuk tujuan yang satu, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga tadi diserahkan SK Hutan Adat kepada pimpinan Masyarakat Hukum Adat. (kh).

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

DPR RI Raih Penghargaan Indonesia Digital Initiative Awards 2019

Jakarta, Koranpelita.com Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali dibanjiri penghargaan. Kali ini datang dari ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *