Home / News / Perlawanan Makin Besar, Keinginan Airlangga untuk Aklamasi Tidak Disetujui Jokowi
Mosi tak percaya harus dibaca sebagai faktor pendorong perbaikan partai.

Perlawanan Makin Besar, Keinginan Airlangga untuk Aklamasi Tidak Disetujui Jokowi

Jakarta, Koranpelita.com

Cepat atau lambat perlawanan besar pimpinan pusat dan daerah terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan pecah. Apalagi keinginannya untuk aklamasi memenangkan pertarungan Munas Partai Golkar tidak direstui Presiden Joko Widodo.

Demikian perkembangan krisis yang terjadi di Patai Golkar akibat kemelut pemilihan pekempinnannya. Hal itu disampaikan politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai melalui siaran persnya, Kamis (5/9/2019) dan politisi PDI-P Maruarar Sirait dalam sebuah diskusi buku di Jakarta.

Senior Partai Golkar Yorrys Raweyai itu menegaskan, bahwa Mosi tidak percaya sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto itu sebenarnya predictable.

Karena itu, cepat atau lambat, perlawanan kepada Ketua Umum Golkar dan orang-orang kepercayaannya di DPP Golkar akan muncul, sebagai respons atas gaya kepemimpinan Airlangga yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris sebagai milik pribadi.

“Citra partai Golkar kini kembali tercoreng akibat situasi yang memanas di tubuh partai. Golkar kini dilihat sebagai partai yang selalu mengalami krisis internal setiap kali menyikapi musyawarah nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru,” papar Yorrys.

Ditegaskannya, kalau Airlangga dan DPP Golkar tidak segera merespons aspirasi kader, krisis internal itu akan tereskalasi, bukan tidak mungkin sejumlah dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar dalam waktu dekat juga akan menunjukan perlawanan serupa.

“Sebab, tindakan Airlangga yang main asal pecat sejumlah pengurus DPD akan memancing pula perlawanan dari daerah. Daerah pun menjadi tidak solid, karena terbelah untuk pro kubu sana-kubu sini,” jelas Yorrys.

Penentuan Alat Kelengkapan Daerah (AKD) diulur-ulur, dipersulit bahkan ada oknum yang tega memalak atau meminta sejumlah uang kepada pimpinan daerah agar penetapan dari DPP untuk posisi-posisi strategis seperti ketua DPRD atau wakil ketua DPRD bisa cepat keluar.

Begitu juga dengan tindakan Airlangga menggembok dan memperketat pengamanan kantor DPP yang berarti membatasi akses bagi semua kader. DPP berperilaku diskrimantif karena membeda-bedakan kader yang boleh dan tidak boleh mendatangi kantor DPP.

Perilaku DPP seperti itu kata Yorrys sangat konyol karena mengibaratkan Partai Golkar milik pribadi ketua umum dan segelintir kader. Maka, mosi tidak percaya kepada Ketua umum menjadi langkah paling relevan.

“Mosi tidak percaya itu harus dibaca sebagai faktor pendorong bagi perbaikan tata kelola partai,” pungkas Yorrys.

Aklamasi tak direstui Jokowi

Akhirnya terungkap jika harapan Aklamasi Airlangga Hartarto untuk memenangkan pertarungan munas Partai Golkar tidak direstui Presiden. Hal itu diungkapkan Maruarar Sirait dalam Diskusi dan Launching buku “Akal Sehat” Bambang Soesatyo beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Dua duanya berkomunikasi baik dengan presiden Jokowi, ada kalanya Pak Airlangga dan Pak Bambang diundang Presden ke Istana, dengan kepentingan masing-masing. Pak Airlangga tentu terkait urusan kementerian karena beliau adalah pembantunya,” ujar Maruarar Sirait.

Sementara Pak Bambang lanjut dia, tentu urusan kedewanan dengan kedudukan yang setara sebagai mitra pemerintah. Selain itu Partai Golkar adalah partai besar yang memiliki aturan sendiri, tidak mau diintervensi oleh siapapun, ungkap Maruarar dalam diskusi tersebut.

Penjelsan itu disampaikan Maruarar sehubungan dengan santernya claim pihak Airlangga bahwa, presiden Jokowi mendukung penuh Airlangga Hartarto meneruskan kepemimpinannya sebagai ketua umum Partai Golkar 2019-2024 dengan cara aklamasi.

Dikatakan politisi PDI-P itu lagi, Presiden Jokowi sangat menghargai nilai-nilai kompetisi dalam berdemokrasi, dan tidak pernah menyatakan dukunganya pada salah satu pihak, terutama pertarungan pucuk pimpinan Partai sekelas Partai Golkar yang dikenal terbiasa bertarung bebas. (kh)

About khairul habiba

Bekerja di Harian Pelita sejak tahun 1986, mulai dari wartawan hingga redaktur politik dan terakhir sebagai redaktur senior. Sekarang sebagai Redaktur Ahli di Koranpelita.com

Check Also

DPR RI Raih Penghargaan Indonesia Digital Initiative Awards 2019

Jakarta, Koranpelita.com Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali dibanjiri penghargaan. Kali ini datang dari ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *