Home / Daerah / Tindaklanjut Rekomendasi Banggar, 20 Perusahan Bayar Jamrek ke Dinas ESDM

Tindaklanjut Rekomendasi Banggar, 20 Perusahan Bayar Jamrek ke Dinas ESDM

Banjarmasin, Koranpelita.com

Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sumberdaya Energi dan Mineral (ESDM) serius melakukan tagihan dana jaminan reklamasi (jamrek) tahun 2018, kepada puluhan perusahaan pertambangan di provinsi ini.

Hingga hari ini, dari 52 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sudah 20 perusahaan yang membayar dana Jamrek dengan total Rp.67,7 miliar.

Sisanya masih ada 32 perusahaan dengan total perkiraan senilai Rp.78 miliar dan di beri batas waktu hingga tanggal 31 Juli ini masing-masing harus sudah membayarkan dana Jamrek.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas ESDM, Provinsi Kalsel, Isharwanto, kepada wartawan, usai rapat membahas Raperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di gedung dewan di Banjarmasin, Kamis (11/7/2019).

” Sekarang kita sedang fokus menagih dana-dana Jamrek ini,” ujar Isharwanto saat itu.

Dari 32 perusahaan yang tersisa menurut dia, didalamnya masih terdapat puluhan perusahaan yang belum aktif, karena berbagai kendala. Kendati sudah memegang IUP, tapi perusahaan tersebut belum produksi kerena tak memiliki akses jalan, dan lahannya masih utuh.
Terbanyak, pemegang IUP ini berada wilayah Kabupaten Tabalong dan Balangan. Sementara aturan mewajibkan setiap pemegang IUP harus menempatkan dana jamrek selama 5 tahun dengan biaya pertahun antara 90 sampai 110 juta per hektar.

” Ini tetap kita tagih dan perusahaan tetap kita dorong, tapi tentunya ada sedikit kendala. Karena itu kita sudah konsultasikan dan menyampaikan surat resmi kepada Dirjen Pertambangan Kementerian ESDM di Jakarta, untuk meminta sejenis dispensasi atau keringanan” kata dia.

Bentuk permohonan resmi yang disampaikan Dinas ESDM Provinsi Kalsel, yaitu, agar perusahaan yang belum berproduksi ini dapat membayar dana jamrek pertahun, bukan sekaligus lima tahun. Sebab jika sekaligus lima tahun cukup berat bagi perusahaan yang berproduksi.

Sebelumnya, DPRD Kalsel, menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2018 pada Rapat Paripurna Dewan di Banjarmasin bulan lalu dan menyebutkan, Banggar masih dapat memahami dan menilai secara keseluruhan bahwa pelaksanaan APBD 2018 sudah cukup baik.

Meski demikian, banggar memberikan saran dan himbauan.

Banggar juga memberi catatan penting diantaranya terhadap sistem pengendalian intern, menyangkut penatausahaan jaminan pertambangan yang kurang memadai dan menilai perlu segera dilakukan langkah-langkah yang kongkret terhadap hasil rekomendasi tersebut berupa penagihan-penagihan atas kekurangan penempatan jaminan baik jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan maupun jaminan pasca tambang.

Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) H Riswandie, berharap, dinas ESDM Provinsi Kalsel dapat mengoptimalkan penarikan dana jamrek bagi semua perusahaan tambang yang sudah melakukan aktivitas bisnisnya.

Kerena hal itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi semua pengusaha tambang sesuai aturan dan undang-undang.

Berbeda, jika ada perusahaan tambang yang belum berproduksi bisa saja dipertimbangkan.

Untuk itu imbuh Sekretaris Komisi membidangi infrastruktur, pembangunan dan ESDM ini meminta agar dinas terkait fokus untuk melakukan penarikan dana jamrek bagi semua perusahaan yang bisnisnya sudah jalan.

” Jadi soal jamrek ini silahkan temen-temen di ESDM menindaklanjutinya sesuai aturan,” pungkas Riswandie.(Ipik)

About dwidjo -

Check Also

Partai Gelora Kalsel Kukuhkan Pengurus 13 Kabupaten/Kota

Banjarmasin, Koranpelita.com Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin mematangkan langkah. Di Banjarmasin, ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *